Pulau Terluar yang Terpinggir

Menyusuri Pulau Rupat adalah menyusuri kehidupan pulau terluar. Setiap sudutnya menceritakan banyak hal yang membuat orang selalu ingin tahu. Mulai segala yang indah sampai yang memprihatikan. Tentang dinamika kehidupan orang-orang di pulau yang terpinggirkan. Kami merekamnya melalui sebuah ekspedisi singkat.

Pulau Rupat merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis, Riau. Secara administratif, Pulau Rupat berbatasan dengan Selat Malaka di bagian utara. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Kota Dumai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis.

Pulau seluas 1.524.55 kilometer persegi yang berada di sebelah timur Pulau Sumatera ini terbagi ke dalam dua kecamatan, yaitu Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara. Kecamatan Rupat meliputi 10 desa/kelurahan dan Kecamatan Rupat Utara meliputi 5 desa/kelurahan. Berdasarkan data proyek perencanaan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), penduduk Pulau Rupat sebanyak 42.077 jiwa dari 9.057 KK.

Namun menelusuri Pulau Rupat seperti pergi ke tanah asing. Nyaris tidak seperti berada di Riau, atau Indonesia umumnya. Warna berbeda mulai terlihat ketika masuk ke dalam perkampungan di Tanjung Medang, ibukota Kecamatan Rupat Utara. Rumah-rumah penduduk setempat, terutama dari etnis Tionghoa, terlihat unik dengan altar sembahyang mungil di halamannya. Belum lagi, kendaraan yang lalu lalang bukan bermerek Indonesia.

Kondisi itu mewakili sebuah realita, bahwa pulau terluar yang berdekatan dengan negara tetangga kian jauh dari pelukan ibu pertiwi. Belum lagi masalah infrastruktur yang jauh dari layak. Jalan yang ada lebarnya hanya antara 1,5-3 meter, cor beton yang lebih banyak berlubang. Satu-satunya mobil yang kami temui, mobil double cabin plat merah terparkir di Kantor Camat Rupat Utara. Mobil itu pun belum tentu bisa menembus berbagai tempat di pulau itu. Mengingat sebagian besar jalan hanya bisa dilewati kendaraan roda dua.

Di pulau yang jaraknya hanya sekitar 42 kilometer dari Port Dickson, Malaysia, itu berlaku dua mata uang. Rupiah dan ringgit. Wajar, sebab sebagian besar barang-barang kebutuhan masyarakat dipasok dari negeri jiran. Mulai bumbu dapur hingga peralatan elektronik dan sepeda motor. Bahkan hampir semua sepeda motor yang ada di sana buatan Malaysia, tentunya dikirim secara ilegal. Namun tak perlu khawatir, selama hanya dipakai di Pulau Rupat tak bakal ditangkap. Harganya pun murah, hanya sekitar Rp 2 juta-6 jutaan, tergantung merek dan kondisi.

Banyaknya sepeda motor bodong di Rupat sempat membuat berang Pemerintah Malaysia. Pasalnya motor-motor tersebut diduga merupakan hasil curian dari sana. Kedekatan Rupat Utara dengan semenanjung Malaysia, seperti Melaka, Tanjung Tuan dan Port Dickson Negeri Sembilan, memudahkan masyarakat mendapatkan sepeda motor bekas dengan kualitas bagus dan harga murah.

Sebab di pulau itu pun, memang tak ada penjual sepeda motor baru. Sedangkan untuk mendapatkan motor bekas dari dalam negeri, harganya bisa berkali lipat. Agaknya inilah alasan pemerintah dan aparat setempat membiarkan sepeda motor bodong berseliweran di jalan. Karena kehadiran sepeda motor dari Malaysia itu, akan memudahkan mobilitas penduduk.

Menurut Mat Jaman (65), yang asli kelahiran Desa Teluk Rhu, Rupat Utara, sejak berabad-abad lalu penduduk setempat memang terbiasa belanja dan berniaga ke Malaysia. Karena itulah, tak heran kalau mereka lebih kenal dengan daerah-daerah di Malaysia daripada Indonesia. Baru-baru ini saja ada regulasi yang membatasi interaksi dua penduduk serumpun yang bertetangga itu.

“Tapi presiden kami tetap di Jakarta, gubernur kami tetap di Pekanbaru,” katanya, meyakinkan bahwa dirinya dan penduduk setempat masih bangga sebagai warga negara Indonesia.

Menurut Mat Jaman, bila menggunakan sampan dayung waktu tempuh ke Port Dickson sekitar 6 jam. Namun kalau menggunakan kapal motor hanya 45 menit. Jauh lebih cepat bila dibandingkan perjalanan kami menggunakan speedboat dari Dumai ke Tanjung Medang yang memakan waktu  sekitar 2,5 jam. Bahkan kalau cuaca cerah, semenanjung Malaysia terlihat dari Rupat Utara.

Sebagian besar masyarakat Teluk Rhu merupakan nelayan tradisional. Dalam sebulan rata rata hanya bisa melaut selama 20 hari. Itu pun kadang hasilnya tak pasti. Kalau sedang tidak melaut, tak ada yang bisa mereka lakukan.

”Kalau mau berkebun kat (dekat) darat, manelah larat (mampu). Misalnya dikasih modal untuk berkebun, sehari untuk beli rokok saje tak cukup. Mane larat kami berkebun,” kata Mat Jaman dengan logat Melayu kental.

Rata-rata nelayan setempat menggunakan rawai, bentuknya seperti pancing dalam jumlah banyak, yang diletakkan di tengah laut. Beragam ikan bisa didapat, seperti Kurau, Pari dan sebagainya. ”Harga ikan tentu beragam tergantung ikan ape,” imbuhnya.

Sementara itu, Zainuddin (39), seorang nelayan yang sedang memperbaiki jangkar kayu di tempat itu mengatakan, ikan yang dia dapat biasanya dijual ke penampung. Penampung itu kemudian menjualnya lagi sampai ke Dumai.

”Tapi sekarang ikan tak begitu banyak lah. Macam mane kite nak dapat banyak, sampan motor kite berape kencanglah. Sementare yang mengambil ikan ade yang pakai kapal beso (kapa besar),” katanya.

Zainudin juga mengaku, nelayan menjadi satu-satunya mata pencahariannya. Sebagai nelayan tradisional hasilnya tentu tak bisa ditebak. ”Kadang dalam sehari biselah kami dapat sampai sejuta. Tapi kalau lagi sulit, sebulan setengah juga belum tentu dapat,” imbuhnya.

Meski sebagian besar melaut, namun masih ada juga yang bisa berladang. Salah satunya Darwin (40), penduduk Teluk Rhu yang kami temui di jalan menuju pantai. Saat berbincang, ia mengeluhkan kondisi jalan di Rupat Utara yang terbilang tak karuan.

”Jembatan saja dari kayu. Kalau hujan jalannya susah kami lewati, licin,” keluhnya.  Saat itu, dia sedang mendorong sepedanya melintasi jembatan kayu rusak di jalan yang mengarah ke pantai. Karena rusak, hanya batangan kayu yang digunakan sebagai titian.

Darwin pun berharap, pemerintah daerah segera membangun jalan dan fasilitas umum lainnya yang memadai. Kalau sudah bagus, tentunya dapat mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.

”Sampai kapan kami mau seperti ini, sudah puluhan tahun kami hidup tanpa jalan dan fasilitas yang baik. Bagaimana kami mau maju kalau jalan saja susahnya seperti ini,” ujar pria beranak dua, yang mengaku sering berdagang ke Dumai ini.

Teluk Rhu hanyalah sepenggal kisah bagaimana pulau yang subur itu terabaikan. Di beberapa tempat yang kami lewati, terlihat kondisi yang lebih memprihatikan. Infrastruktur jalan  cor beton penghubung antarkampung yang lebarnya hanya 1,5 meter penuh lubang. Bahkan masih banyak daerah yang tak memiliki akses jalan memadai.

Di sepanjang perjalanan, kami melihat rumah-rumah penduduk berdiri sederhana. Paling banyak, rumah panggung dari kayu, khas Melayu. Jarak antarrumah pun lumayan jauh, 100-200 meter yang dipisahkan kebun kosong, belukar atau hutan karet alam. Pemandangan itu mewakili kemiskinan masyarakat setempat yang jauh dari akses perekonomian. Bahkan fasilitas pendidikan jarang ditemui. Beberapa bangunan megah yang kami lihat hanyalah kandang walet, yang dibangun permanen sampai empat tingkat. Ironis memang.

Bahkan, dalam perjalanan dari Rupat Utara menuju Desa Sungai Cingam yang masuk kawasan Rupat bagian selatan, harus menyusuri sungai dengan pompong. Padahal kawasan tersebut masih satu pulau yang hanya terputus oleh parit-parit kecil.

”Belum ada jalan dan jembatan, satu-satunya transportasi ya naik pompong ini,” kata Ahmad Zamroi, pemandu kami yang tinggal di Desa Sungai Cingam. Padahal setelah diamati, pompong tersebut tidak menyeberangi sungai. Tapi hanya menyusuri sungai dan berlabuh di dermaga di sisi sungai yang sama. Logikanya, kalau ada akses jalan kami tak perlu naik pompong.

Dermaga tempat kami berhenti disebut kampung Lelong, masuk wilayah Desa Makeruh, Kecamatan Rupat. Kampung itu mayoritas penghuninya etnis Tionghoa. Di Pulau Rupat, umumnya perkampungan penduduk dari dulunya memang berkelompok. Seperti perkampungan Melayu, Jawa, Tionghoa, maupun suku asli pulau tersebut, Suku Akit.

Infrastruktur di wilayah Rupat bagian selatan ini tak jauh berbeda dengan Rupat Utara. Kondisi jalan masih sama, termasuk tingkat kerusakannya. Bahkan kata Ahmad, jalan yang kami lewati menuju Desa Sungai Cingam belum sampai dua tahun dibangun. Tapi kondisinya seperti jalan yang sudah puluhan tahun, rusak dan penuh lubang.

Kondisi lebih parah kami alami sesaat setelah sampai Desa Sungai Cingam. Untuk menuju rumah Ahmad, tempat kami menginap, harus melewati jalan tanah yang kalau musim hujan tak bisa dilewati kendaraan. Kebetulan siangnya hujan turun lumayan lebat. Sepeda motor pun akhirnya parkir di rumah yang ada di ujung jalan beton. Saat itu hari sudah malam.

”Maaf kita terpaksa jalan kaki. Kalau habis hujan tak bisa dilewati sepeda motor. Jalannya juga tak bisa pakai sandal atau sepatu, lengket,” kata Ahmad memberi tahu kami kondisi jalan tersebut.

Akhirnya, tim ekspedisi harus jalan kaki menyusuri jalan tanah liat sepanjang beberapa ratus meter untuk sampai ke tujuan. Sepanjang perjalanan, beberapa kali anggota tim hampir jatuh tersungkur. Karena jalannya licin dan banyak terdapat kubangan air. Apalagi malam itu hanya diterangi senter dari ponsel. Jadinya kami meraba-raba untuk menemukan jalan yang aman.

”Jalan itu baru dibeko (excavator) saat Pemilu kemarin. Kebetulan ada caleg yang saudaranya pengusaha punya banyak beko. Sebelumnya hanya jalan setapak,” kata Sumarto (55), ayah Ahmad, setelah kami tiba di rumahnya. Padahal Sumarto sendiri kelahiran desa tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan mereka selama ini.

Dari penuturan Sumarto, pengalaman sebelumnya para caleg atau calon kepala daerah yang berkampanye selalu menebar janji-janji palsu. Setelah terpilih, tak satu pun yang mau datang kembali. ”Kami tak mau tertipu lagi, pokoknya yang cari massa di sini harus membangun dulu. Kalau tidak, jangan harap kami pilih,” ujarnya.

Masyarakat setempat pun, sebenarnya tak pernah berharap banyak dari mereka. Paling penting infrastruktur diperbaiki. Sebab kalau infrastruktur, khususnya jalan bagus, maka aktivitas perekonomian masyarakat juga semakin lancar. Apalagi mata pencaharian masyarakat sebagian besar di sektor agrikultur. Seperti berkebun karet, kelapa sawit dan menanam padi.

Azhar (38), penduduk setempat juga mengatakan hal yang sama. Selama ini terlalu banyak politikus yang menebar janji di kampung mereka. Termasuk akhir-akhir ini, menjelang pemilihan bupati Bengkalis. ”Beberapa tim sukses sudah ada yang ke sini, bilangnya mau membangun jalan, sekolah dan lain-lain. Tapi kami tak butuh janji, yang penting harus ada bentuknya,” tukasnya.

Bahkan Azhar sempat berseloroh tentang salah seorang kandidat yang belum lama ini datang ke kampungnya. ”Bilangnya dia akan memperhatikan jalan di sini. Kalau hanya diperhatikan kan sama saja. Sambil lewat juga semua orang memperhatikan. Tapi kami perlu realisasinya, bangun dulu baru kami pilih. Kalau tidak ya sama saja, nanti pasti lupa. Memang semua seperti itu tabiatnya,” ujarnya.

Masyarakat Desa Sungai Cingam kini berharap pada rencana pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM), yang pusatnya di Desa Pangkalan Nyirih, yang masih bertetangga desa. Harapannya, keberadaan KTM akan mengangkat perekonomian mereka. Namun entah kapan rencana tersebut terwujud. Pasalnya jembatan di Selat Morong, yang diproyeksikan untuk memperlancar akses transportasi, hingga kini belum jadi.

”Kalau jembatan sudah jadi, lalu jalan sudah lebar dan bagus di sini pasti bakalan ramai. Mobil juga bisa sampai sini. Soalnya dari Dumai sekarang ada roro ke Tanjung Kapal, setelah itu bisa langsung lewat darat sampai ke sini. Apalagi di sini juga ada pantai pasir putih yang tak kalah indah dengan Rupat Utara. Malah unik, banyak pohon cemaranya,” kata Ahmad, yang saat ini bekerja sebagai guru di Pangkalan Nyirih.

Berharap pada KTM?

Satu-satunya harapan pengembangan Pulau Rupat yang ada di depan mata, memang pembangunan KTM yang dicanangkan Depnakertrans. Informasi Pusat Humas Depnakertrans yang dikutip dari situsnya menyebutkan, KTM merupakan bukti komitmen Pemerintah Indonesia untuk membangun kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia.

Menurut Dirjen Pembinaan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4Trans) Depnakertrans Harry Heriawan Saleh, pembangunan KTM Pulau Rupat yang berada di kawasan perbatasan dilakukan untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara. Sehingga tidak diincar dan diklaim oleh negara lain.

”Selain itu, pembangunan KTM Pulau Rupat dimaksudkan untuk  memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah,” ungkapnya saat pencanangan pembangunan KTM Pulau Rupat, pertengahan  Oktober tahun lalu, di Desa Pangkalan Nyirih, Kecamatan Rupat. Pencanangan ini ditandai dengan penyerahan ijin prinsip lokasi KTM dari Departemen Kehutanan.

Menurut Harry, program transmigrasi yang selama ini dijalankan pemerintah terbukti memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. ”Namun agar program transmigrasi dapat memberikan manfaat yang lebih optimal, Pemerintah dalam hal ini Depnakertrans mengembangkan konsep paradigma baru transmigrasi,” imbuhnya.

Paradigma baru transmigrasi yang diuraikan Depnakertrans, yaitu transmigrasi sebagai basis ketahanan nasional, Kemudian pilar ketahanan pangan nasional, fundamen penyediaan energi alternatif, instrument pemerataan investasi dan transmigrasi sebagai wahana penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Mengenai pembangunan KTM Pulau Rupat, Dirjen P4Trans itu mengatakan, selain sabuk pengaman (security belt) nusantara, KTM seluas 152.955 hektare itu dirancang untuk mengembangkan komoditas unggulan setempat. Berupa usaha perkebunan tebu dan kelapa sawit. Tersedia lahan seluas mencapai 49.775 hektare dan diprediksi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 8.000 orang.

”Di KTM Pulau Rupat nantinya akan dibangun basis usaha perkebunan tebu dan pabrik gula. Ditandai dengan pembukaan kebun tanaman tebu yang mendukung program pemerintah untuk menekan impor gula dan menuju swasembada gula nasional,” paparnya.

Dalam membangun kawasan perbatasan menjadi KTM, kata Harry, dibutuhkan kerja sama banyak pihak. Baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, investor, serta masyarakat.

”Adanya dukungan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi KTM Pulau Rupat, diharapkan mampu mengusung potensi daerah. Sehingga nantinya berkembang menjadi pusat perekonomian baru dan pusat administrasi pemerintahan. Sehingga memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan,” bebernya.

Rencananya, pola pengembangan kebun tebu di Rupat ini dilaksanakan dengan pola kemitraan dengan melibatkan masyarakat setempat. Bagi petani plasma akan diberi bantuan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Sedangkan petani bukan plasma akan mendapat subsidi pupuk.

Terkait pembangunan KTM ini, Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit dan Bupati Bengkalis Syamsurizal sepakat, Pemprov Riau maupun Pemkab Bengkalis akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi percepatan pengembangan Pulau Rupat melalui progam KTM. Sebab pembangunan KTM Pulau Rupat yang berada di kawasan perbatasan itu dilakukan pemerintah untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara. Sehingga tidak diincar dan diklaim oleh negara lain.

“Di samping itu, pembangunan KTM tersebut dimaksudkan pula untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah,” kata keduanya senada, seperti di kutip dari situs Pemkab Bengkalis.

Dari informasi yang didapat, untuk mempercepat pengembangan KTM Pulau Rupat ini, Depnakertrans pada 2010 ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp 14-15 miliar melalui Dirjen P4Trans. Sedangkan sekitar Rp 500 juta melalui Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT).

“Informasi yang kita peroleh demikian. Dan, untuk tahap awal, pemerintah pusat akan menempatkan 200 kepala keluarga, namun waktu penempatan belum ada kepastian," jelas Kabag Humas Pemkab Bengkalis Johansyah Syafri, dalam situs pemerintah daerah itu.

Terkait pembangunan industri gula ini, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Riau, Hamsani Rahman, Selasa (5/1/2010) mengatakan, rencana membangun pabrik gula di Riau tersebut bakal didirikan secepatnya di Pulau Rupat.

 “Ini memang sudah menjadi program nasional. Kebetulan Riau jadi salah satu provinsi yang dipilih jadi proyek pembangunan pabrik, nantinya pabrik tersebut dibangun swasta,” ujarnya.

Ia menjelaskan,  untuk pembangunan pabrik tersebut, Pemprov Riau sudah mengantongi izin prinsip. Bahkan perusahaan yang bakal membangun juga sudah ada. Untuk merealisasikan pembangunan pabrik itu hanya menunggu proses beberapa perizinan lagi.

 “Izinnya memang sudah ada, namun kita masih menunggu beberapa lagi proses yang harus kita lalui,” ujarnya.

Hamsani mengungkapkan, rencananya untuk menunjang industri gula di Riau, juga bakal dibuka perkebunan tebu. Nantinya dipersiapkan lahan sekitar 8.000 hektare perkebunan tebu di Pulau Rupat. Namun hingga kini belum ada kepastian kapan hal itu direalisasikan.

Ia menambahkan, pembangunan pabrik gula di Riau nantinya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gula untuk Riau. Bahkan diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan gula nasional, karena diperkirakan produksi gula dari pabrik gula di Riau itu akan melebihi kebutuhan gula Riau.

Namun sayangnya, Hamsani mengaku lupa nama perusahaan yang bakal membangun pabrik tersebut. Termasuk rencana investasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan proyek tersebut.

Sebelumnya, Kepala Disperindag Riau Herliyan Saleh juga pernah melontarkan rencana tersebut. Namun ia mengatakan, realisasi proyek tersebut akan lebih sulit, karena banyak terkendala pada rumitnya urusan perizinan yang diberikan pemerintah pusat.

Herliyan mengatakan, salah satunya, karena harus ada izin antardepartemen. Hal tersebut membutuhkan waktu lama, sehingga realisasi proyek tersebut berjalan lambat. “Ini yang jadi kendala, kita berharap secepatnya proyek ini bisa direalisasikan. Jika pabrik ini diresmikan, maka produksi gula di Indonesia bakal mampu memenuhi kebutuhan gula nasional,” ujarnya. (*)

Catatan: Tulisan ini sebelumnya dipublikasikan di RiauBisnis.com.