Jus Simalakama

BAGAI jus buah simalakama, demikian kira-kira pepatah yang sedang membuat ruwet pikiran pemerintah. Melonjaknya harga minyak dunia menyebabkan negara-negara konsumen minyak bumi pusing tujuh keliling. Tak terkecuali Indonesia, yang sedang mengalami sakit perekonomian. Bila harga bahan bakar minyak (BBM) tak dinaikkan, pemerintah “mati” karena harus menanggung subsidi yang jumlahnya semakin meninggi. Kalau dinaikkan, maka masyarakat yang “mati” karena semakin rendahnya daya beli.

Tetapi akhirnya pemerintah memilih masyarakat yang “mati”. Sebab pemerintah kembali memutuskan segera menikkan harga BBM di tengah keterpurukan ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga BBM sebelumnya. Pemerintah masih tutup mata imbas tingginya harga BBM yang menimpa sektor usaha kecil menengah, yang sebagian besar gulung tikar. Juga para petani, nelayan dan buruh yang pendapatannya tak mampu mengimbangi lonjakan harga kebutuhan pokok.

Ketika memutuskan untuk “mematikan” masyarakat, pemerintah tidak melihat sisi lain yang selama ini punya andil “mematikan” pemerintah. Para pengemplang BLBI dan para penjarah sumber daya alam Indonesia seharusnya yang dimatikan, daripada rakyat. Juga para koruptor, penjahat kerah putih, tikus-tikus kantor, yang masih banyak berkeliaran di kantor-kantor pemerintah yang seharusnya dibasmi. Nilai kejahatan ekonomi mereka, bila dihitung dan dijumlah, tentu saja nilainya sangat besar dan bersisa kalau hanya digunakan untuk mensubsidi BBM bagi masyarakat.

Kita mafhum saja, dimana-mana rakyat selalu berada di bawah. Sebab kata “pemerintah” selalu mempunyai konotasi “pemberi perintah”. Kalau pemerintah sudah memerintahkan untuk menjual BBM dengan harga tinggi, mau apa lagi? Demonstrasi sudah tidak punya taji, sebab selama ini hanya sebagai hiburan yang selalu menyelingi setiap kebijakan. Anak-anak TK hingga yang sudah sangat tua, warga kota sampai pelosok desa, saat ini mengenal dan pintar berdemonstrasi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) antara lain berarti pertunjukan. Yah, demonstrasi saat ini tak lebih dari pertunjukan jalanan yang kerap menjadi hiburan pemerintah.

Pemerintah berani “mematikan” masyarakat karena itu pilihan yang paling berani, sebab pemerintah tidak berani “mematikan” para koruptor dan penjahat ekonomi lainnya. Termasuk para penimbun dan penyelundup BBM yang sering bermain mata dengan aparat. Mereka itulah yang menyebabkan keterpurukan ekonomi selama ini. Jeritan nelayan yang tak lagi melaut, airmata buruh yang semakin tertindas, rintih petani yang terus merugi, bisakah membuka mata hati pemerintah untuk berani berempati kepada masyarakat?

Kalau saja kita punya pemimpin yang berani, mungkin masyarakat tidak harus “mati” karena meminum jus buah simalakama BBM. Banyak subsidi lain yang bisa dialihkan untuk mensubsidi rakyat, misalnya subsidi mobil mewah dan tunjangan antah berantah bagi pejabat dan wakil rakyat. Atau setidaknya mensubsidi kebutuhan pokok lainnya agar tidak ikut melonjak. Sebab tahu sama tahu, sebenarnya yang membuat miskin pemerintah bukanlah masyarakat. Lalu pilih mana, hidup di Republik Mimpi yang penuh lelucon atau di Republik Indonesia yang juga penuh lelucon. Kalau ini bukan simalakama! (M Badri)