Land and Forest Fires in Indonesia

Everyday trees fall. Less than a month, the wilderness is gone. As far as the eye could see there was only a dead carcass. A few weeks later, black smoke soared. The fire blazes wildly. The sky became dark. Then acid rain. The fish in the river are dead. Forest and all the animals in it, just a memory.

I experienced the incident in the 1980s. Many times. Because I live in villages in remote parts of Sumatra. I witnessed the disappearance of forest areas into oil palm plantations. Almost every year there is always burning forest, after being cut down. Performed by a plantation contractor. In the past, forest burning has not caused a haze disaster.

But, since the 1990s massive deforestation caused a smog disaster. Long-term effects that must be suffered by the current generation. Indonesia is also a country prone to forest and land fires. Especially in Sumatra and Kalimantan. Since over a decade ago large fires have been repeated every year. Forests that have been felled, in addition to being a plantation also becomes empty land. Shrubs are prone to burning during drought.



AcehBaliBangka BelitungBantenBengkuluDKI JakartaGorontaloJambiJawa BaratJawa TengahJawa TimurKalimantan BaratKalimantan SelatanKalimantan TengahKalimantan TimurKalimantan UtaraKepulauan RiauLampungMalukuMaluku UtaraNusa Tenggara BaratNusa Tenggara TimurPapuaPapua BaratRiauSulawesi SelatanSulawesi TengahSulawesi TenggaraSulawesi BaratSulawesi UtaraSumatera SelatanSumatera BaratSumatera UtaraYogyakarta
Data from Indonesia's Ministry of Forestry and Environment indicate that the peak of major fires occurred in 2015. In 2015 the number of hotspots in Indonesia reached 108,663 points and burnt land area reached 261,060.44 hectares. Five areas with the highest fire rates are Riau, Central Kalimantan, South Sumatra, West Kalimantan and Papua.


Fires covering land of plantations, oil palm concessions, forest concessions, agriculture, mining, swamp forests, natural forests and others. From World Bank (2016) data it is seen that the most is on oil palm concession areas and others include abandoned land and community property.




World Bank (2016) in the report "Losses from Fire Fires: Economic Impact Analysis of the Fire Crisis of 2015" also estimates that fires in Indonesia by 2015 cost at least Rp 221 trillion (USD 16.1 billion) or equivalent to 1.9 Percent of GDP by 2015. The smog has also contributed to the deaths of 19 people and more than 500,000 cases of acute respiratory infections.


Revolusi Industri Generasi Milenial

Sudah lebih dua abad, revolusi industri mengubah tatanan ekonomi dunia. Kini gerakan serupa muncul, dimotori generasi milenial. Basisnya ekonomi digital.


Perubahan mendasar pada revolusi industri digital adalah adanya pemerataan peluang masyarakat untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Revolusi industri digital mengubah penguasaan bisnis oleh segelintir pemodal menjadi milik publik. Pada ekonomi konvensional modal menjadi faktor produksi utama untuk melakukan bisnis, pada ekonomi digital peran itu semakin terkikis. Media-media sosial sebagai platform pendukung terus muncul dan mengutamakan peran berbagi dibanding dominasi.

Munculnya berbagai start up bisnis terus memberi peluang pada laku business sharing. Dimana individu-individu tanpa modal dapat menjadi bagian dari bisnis digital, terutama sektor industri kreatif, e-commerce, dan transportasi. Pemerataan ekonomi ini tentunya juga akan mengubah pola kerja dan kekuatan yang sebelumnya relasi buruh-majikan menjadi pola kemitraan. Gerakan ini dimotori oleh generasi milenial, yaitu mereka yang lahir pada rentang tahun 1980 hingga 2000-an.

Bukti bahwa generasi milenial mempunyai peran penting dalam revolusi industri digital dirilis KATADATA.CO.ID, dimana remaja usia dibawah 19 tahun atau sering disebut Gen Z, serta usia muda 20-39 tahun atau Gen Y menjadi generasi yang cenderung beralih memakai platform online untuk aktivitas mereka. Riset dari Nielsen menunjukkan bahwa sekitar 38 persen Gen Y dan 40 persen Gen Z mengaku lebih memilih sesuatu yang berbasis online dalam kehidupan sehari-hari mereka.



Hasil riset penulis pada 2015 terhadap 100 generasi milenial berusia 18-22 tahun juga menunjukkan bahwa sebagian besar mereka merupakan adopter media sosial Facebook (100%), Instagram (82%) dan Twitter (70%). Melihat fenomena  tersebut maka wajar bila generasi milenial  memiliki peran penting menggerakkan ekonomi digital. Apalagi jumlah generasi tersebut 10 hingga 20 tahun mendatang akan mendominasi kelompok usia produktif di Indonesia.




Dua tahun setelah itu KATADATA.CO.ID merilis terjadinya perubahan, dimana Instagram kemudian menjadi aplikasi media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia. Survei Ekosistem DNA (Device, Network & Application) dan Awarness yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan Instagram digunakan oleh 82,6 persen responden. Sementara itu Facebook di posisi kedua sebesar 66,5 persen. Survei ini dilakukan pada 20 Oktober hingga 20 November 2016 kepada 1.020 orang respoden yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Responden terdiri atas usia 19-36 tahun (80%), usia kurang dari 19 tahun (15%), dan di atas 37 tahun (3%).
Grafik: Aplikasi Paling Sering Digunakan di Indonesia (2016)
Aplikasi Paling Sering Digunakan di Indonesia (2016)
Statistik Penggunaan Aplikasi

Transformasi bisnis digital juga dianggap penting oleh pemimpin bisnis di Indonesia. Dalam studi bertajuk ‘The Microsoft Asia DigitalTransformation: Enabling The Intelligent Enterprise”, sebanyak 90 persen pebisnis di Indonesia menyatakan perlu melakukan transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan perusahaan. Untuk itu Microsoft mendorong setiap organisasi untuk segera melakukan transformasi digital agar mampu beradaptasi dengan perubahan, baik perubahan internal maupun eksternal. Tujuannya agar organisasi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menjadi lebih kompetitif.






Perubahan paradigma pelaku bisnis ini penting dilakukan. Apalagi menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia memiliki potensi mengembangkan ekonomi digital. Jokowi juga yakin Indonesia mampu menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Untuk itu dia menginginkan adanya percepatan implementasi pengembangan ekonomi digital. Apalagi ketika menghadiri  KTT G-20 di Cina, negara-negara besar mulai menggaungkan revolusi industri baru dengan basis ekonomi digital. Hampir semua negara berbicara mengenai ekonomi digital. “Saya melihat kita punya potensi besar untuk mengembangkan ekonomi digital dan memiliki potensi pasar ekonomi digital yang cukup besar dengan jumlah penduduk 250 juta, di mana 94,3 juta di antaranya adalah pengguna internet,” kata Jokowi ketika memimpin rapat kabinet terbatas (ratas) membahas ekonomi digital, di  Jakarta, Selasa (27/9/2016) seperti dirilis BKPM.



Percepatan bisnis digital ini mendapat dukungan infrastruktur dari pemerintah. Berdasarkan riset dari Akamai Technologies, dikutip KATADATA.CO.ID, pada kuartal IV-2016, kecepatan rata-rata koneksi internet di Indonesia terlihat sudah cukup baik. Tercatat kecepatan rata-rata internet dalam negeri mencapai 6,7 Mbps. Angka ini meningkat lebih dari 200 persen sejak kuartal I-2015 sebesar 2,2 Mbps. Dengan hasil seperti ini, pertumbuhan koneksi di Indonesia termasuk di atas rata-rata global sebesar 72 persen




Jumlah konsumen online di Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan. Pada 2016, riset dari eMarketer dikutip KATADATA.CO.ID memperkirakan akan mencapai 8,6 juta orang yang berbelanja melalui internet. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,9 juta orang. Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mengenal internet seiring lahirnya generasi Z (Gen Z) yang lahir di era digital membuat kebiasaan belanja barang dan jasa yang sebelumnya secara konvensional akan beralih menjadi online. Hal ini menunjukkan bahwa dalam industri e-commerce, Indonesia sudah punya modal dasar berupa volume pasar yang sangat besar.



Data jumlah konsumen tersebut sejalan dengan pesatnya pertumbuhan transaksi perdagangan digital Indonesia. Data eMarketer dikutip KATADATA.CO.ID menunjukkan bahwa transaksi e-commerce Indonesia mencapai Rp 25,1 triliun pada 2014 dan akan naik menjadi Rp 69,8 triliun pada 2016, dengan kurs rupiah Rp 13.200 per dolar Amerika. Demikian pula pada 2018, nilai perdagangan digital Indonesia akan terus naik menjadi Rp 144,1 triliun.

Grafik: Transaksi E-Commerce Indonesia (2014-2018)
Transaksi E-Commerce Indonesia (2014-2018)


Jumlah populasi yang mencapai 250 juta penduduk membuat potensi perkembangan perdagangan elektronik Indonesia sangat besar. Hal itu didukung dengan penetrasi pengguna internet yang terus tumbuh, harga sambungan internet yang semakin terjangkau, serta antusiasme masyarakat dalam menggunakan internet untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan pengguna internet tercepat di dunia. Riset yang dilakukan oleh Google dan Temasek, untuk periode 2015-2020, proyeksi pertumbuhan rerata tahunan (CAGR) Indonesia adalah 19 persen. Di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) lainnya, pertumbuhan pengguna internet yang cukup tinggi terjadi di Vietnam dan Filipina masing-masing 13 persen dan 11 persen.

Grafik: CAGR Pengguna Internet Menurut Negara 2015-2020
CAGR Pengguna Internet Menurut Negara 2015-2020


Peningkatan konsumen tersebut sejalan dengan peningkatan pembayaran digital di Indonesia. KATADATA.CO.ID merilis nilai pembayaran digital Indonesia diperkirakan mencapai US$ 18,59 miliar atau setara Rp 247 triliun pada 2017. Jumlah ini naik 23,8 persen dari tahun sebelumnya senilai US$ 15 miliar. Menurut data dari Asosiasi Fintech Indonesia belanja digital domestik masih mendominasi pembayaran digital dengan nilai US$ 18,55 miliar, pembayaran mobile US$ 4 juta dan transfer peer to peer (P2P) US$ 29 juta.

Terus melejitnya pembayaran digital ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi digital, atau sebaliknya, tumbuhnya ekonomi digital juga mendorong lajunya bisnis finansial teknologi (Fintech), dimana potensi domestik Indonesia masih butuh hingga Rp 988 triliun, dan itu  belum mampu dipenuhi oleh perbankan. Pembayaran digital yang semakin mudah diakses menggunakan perangkat smartphone menjadikan konsumen terus meminatoi transaksi e-commerce. Berbeda dengan satu dekade lalu, transaksi e-commerce masih tetap menggunakan pembayaran konvensional melalui perbankan bahkan ada yang masih membutuhkan kartun kredit.

DUKUNGAN PEMERINTAH
Kabar baik bagi pelaku ekonomi digital. Pemerintah akhir 2016 lalu menerbitkan paket kebijakan ekonomi khusus untuk mempermudah dan melindungi bisnis perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. Dalam paket kebijakan yang dipublikasikan Kementerian Koordinator Bidang Bidang Perekonomian itu dijelaskan bahwa pemerintah memiliki visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020.

Dengan populasi dan produk domestik bruto (PDB) terbesar di Asia Tenggara, Indonesia merupakan pasar potensial bagi sektor ekonomi digital. Saat ini pengguna internet di Indonesia mencapai 88,1 juta dan transaksi e-commerce diperkirakan mencapai US$ 20 miliar pada 2016.  Selain e-commerce, pasar ekonomi digital di Indonesia mencakup sektor finansial, internet of things (IoT), dan penyedia jasa daring.




Melihat potensi tersebut pemerintah  menerbitkan Peta Jalan E-Commerce untuk mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global. Peta jalan e-commerce ini sekaligus dapat mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda.

Dalam Perpres tentang Peta Jalan E-Commerce ini terdapat 8 aspek regulasi, yaitu:
1.             Pendanaan berupa: (1) KUR untuk tenant pengembang platform; (2) hibah untuk inkubator bisnis pendamping start-up; (3) dana USO untuk UMKM digital dan start-up e-commerce platform; (4) angel capital; (5) seed capital dari Bapak Angkat; (6) crowdfunding; dan (7) pembukaan DNI.
2.             Perpajakan dalam bentuk: (1) pengurangan pajak bagi investor lokal yang investasi di start-up; (2) penyederhanaan izin/prosedur perpajakan bagi start-up e-commerce yang omzetnya di bawah Rp 4,8 Miliar/tahun; dan (3) persamaan perlakuan perpajakan sesama pengusaha e-commerce.
3.             Perlindungan Konsumen melalui: (1) Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik; (2) harmonisasi regulasi; (3) sistem pembayaran perdagangan dan pembelanjaan barang/jasa pemerintah melalui e-commerce; dan (4) pengembangan national payment gateway secara bertahap.
4.             Pendidikan dan SDM terdiri dari: (1) kampanye kesadaran e-commerce; (2) program inkubator nasional; (3) kurikulum e-commerce; dan (4) edukasi e-commerce kepada konsumen, pelaku, dan penegak hukum.
5.             Logistik melalui: (1) pemanfaatan Sistem Logistik Nasional (Sislognas); (2) penguatan perusahaan kurir lokal/nasional; (3) pengembangan alih data logistik UMKM; dan (4) pengembangan logistik dari desa ke kota.
6.             Infrastruktur komunikasi melalui pembangunan jaringan broadband.
7.             Keamanan siber (cyber security): (1) penyusunan model sistem pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce; (2) public  awareness tentang kejahatan dunia maya; dan (3) Penyusunan SOP terkait penyimpanan data konsumen, sertifikasi untuk keamanan data konsumen.
8.             Pembentukan Manajemen Pelaksana dengan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi peta jalan e-commerce.




Paket kebijakan tersebut didukung upaya penguatan dan pemerataan infrastruktur internet melalui proyek Palapa Ring, yaitu proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan jaringan serat optik yang akan menjangkau 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Proyek ini akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada (existing network) dengan jaringan baru (new network). Jaringan ini akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia dan terintegrasi dengan jaringan yang telah ada milik penyelenggara telekomunikasi. Megaproyek tersebut kini tengah ditangani Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kominfo membagi pembangunan Palapa Ring ke dalam tiga paket. Pertama, Paket Barat mencakup wilayah Riau dan Kepulauan Riau sampai dengan Pulau Natuna dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.000 km. Kedua, Paket Tengah meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara, sampai dengan Kep. Sangihe-Talaud dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.700 km. Ketiga, Paket Timur yang mencakup Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua sampai dengan pedalaman Papua dengan total panjang kabel serat optik sekitar 6.300 kilometer.





Kalau Proyek Palapa Ring tuntas, pengaruhnya sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Pemerataan pembangunan sektor teknologi informasi dan komunikasi akan mewujudkan interkoneksi antarwilayah. Harapannya kesenjangan digital antara wilayah kota dan desa semakin menipis. Masalahnya apakah pemerataan akses teknologi berbanding lurus dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi digital, atau ini hanya dinikmati generasi milenial  perkotaan?

LITERASI
Literasi terhadap pengguna internet diperlukan, agar tidak terjadi kesenjangan antara generasi milenial perkotaan dan pedesaan. Menurut ICTWatch literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten/informasi, dengan kecakpan kognitif maupun teknikal. ICT Watch merilis tawaran alternatif “Kerangka Literasi Digital Indonesia”  terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu 1). proteksi (safeguard), 2). hak-hak (rights), dan 3). pemberdayaan (empowerment).

Proteksi (safeguard): pada bagian ini memberikan pemahaman tentang perlunya kesadaran dan pemahaman atas sejumlah hal terkait dengan keselamatan dan kenyamanan siapapun pengguna Internet. Beberapa diantaranya adalah: perlindungan data pribadi (personal data protection), keamanan daring (online safety & security) serta privasi individu (individual privacy), dengan layanan teknologi enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan.

Hak-hak (rights): terkait sejumlah hak-hak mendasar yang harus diketahui dan dihormati oleh para pengguna Internet, sebagaimana digambarkan pada bagian ini. Hak tersebut adalah terkait kebebasan berekspresi yang dilindungi (freedom of expression), hak atas kekayaan intelektual (intellectual property rights), serta hak untuk berkumpul dan berserikat (assembly & association).

Pemberdayaan (empowerment): Internet dapat membantu penggunanya untuk menghasilkan karya serta kinerja yang lebih produktif dan bermakna bagi diri, lingkungan maupun masyarakat luas. Pokok bahasan pada bagian ini meliputi jurnalisme warga (citizen journalism) yang berkualitas, kewirausahaan (entrepreneurship) terkait dengan pemanfaatan TIK dan/atau produk digital semisal yang dilakukan oleh para teknoprener, pelaku start-up digital dan pemilik UMKM, serta etika informasi (information ethics).



REGULASI
Regulasi diperlukan untuk melakukan pengaturan dan melindungi pelaku ekonomi digital. Melihat ekonomi digital yang terus tumbuh maka pemerintah harus memberikan ruang bagi pengembangannya. Misalnya dengan memperbaiki regulasi berbagai sektor ekonomi yang memungkinkan terjadinya perubahan dari sistem ekonomi tradisional menjadi ekonomi digital. Kegagapan pemerintah menyikapi gerakan ekonomi baru ini dikhawatirkan akan menghambat bahkan mengebiri  kreativitas para pelaku bisnis digital.

Kegagapan pemerintah misalnya terlihat saat mengeluarkan regulasi bagi transportasi online. Paradigma pemerintah selama ini masih terkesan kapital sentris atau memihak para pemilik modal besar. Padahal transportasi online selain memberikan peluang pemerataan kepemilikan akses ekonomi juga berorientasi pada konsumen. Masalah tersebut kemudian menimbulkan konflik antara pelaku bisnis transportasi konvensional dengan digital. Padahal industri ini sedang bertumbuh dan menjadi startup fenomenal di Indonesia. Untuk itu, regulasi pemerintah sebaiknya ditujukan untuk menyandingkan bisnis konvensional dengan bisnis digital, bukan mempertentangkan keduanya.

Terkait regulasi Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menyarankan agar regulasi tidak memberatkan usaha kecil dan menengah. Jika aturannya terlalu rumit, pelaku usaha di level bawah akan sulit berkembang. Di sisi lain, hal tersebut menguntungkan perusahaan besar yang memiliki kemampuan finansial lebih besar, sehingga membuat usaha kecil dan menengah tidak dapat bersaing di pasar.

Usulan itu disebut sebagai light touch atau sentuhan ringan dan perlindungan. Light touch mengacu pada perlunya industri digital memperoleh ruang bereksperimen secara luas tanpa regulasi yang memberatkan, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Adapun perlindungan terkait jaminan pemerintah atas eksperimen yang dilakukan pelaku usaha. Namun, perlindungan ini harus diberikan secara hati-hati. “Agar penuh pengertian terhadap eksperimentasi dan inovasi,” katanya Senin, 18 Januari 2016, dikutip KATADATA.CO.ID.

Keberpihakan pemerintah melalui regulasi yang berpihak kepada startup penting dilakukan. Sebab menurut KATADATA.CO.ID, munculnya banyak perusahaan startup di Indonesia telah menjadi fenomena yang menarik. Perusahaan-perusahaan ini dibangun dengan jumlah suntikan dana yang fantastis. Misalnya Go-Jek, startup di sektor transportasi berbasis online, mendapat kucuran pendanaan yang mengejutkan yaitu sebesar US$ 550 juta atau Rp 7,2 triliun pada Agustus 2016 lalu.

Grafik: Jumlah Pendanaan Startup di Indonesia
Jumlah Pendanaan Startup di Indonesia



KOLABORASI
Diakui atau tidak, pertumbuhan ekonomi digital akan dianggap ancaman bagi pelaku ekonomi konvensional. Menghadapi kondisi ini spirit yang dibangun adalah bagaimana membangun kolaborasi antara ekonomi konvensional dengan ekonomi digital. Mempertentangkan keduanya tidak akan produktif bahkan akan mengganggu pertumbuhan masing-masing. Misalnya kolaborasi bisnis transportasi konvensional dan digital, kolaborasi perbankan konvensional dengan pembayaran digital, mendorong pemasaran UMKM ke ranah e-commerce, dan sebagainya.

Salah satu contoh kolaborasi yang sudah terjalin adalah antara perusahaan taksi konvensional dengan taksi online. Dirilis KATADATA.CO.ID setelah Taksi Express beraliansi dengan Uber pada akhir 2016 lalu, Blue Bird juga meresmikan kerja samanya dengan penyedia layanan transportasi Go-Car, yang merupakan salah satu layanan transportasi dari perusahaan Go-Jek. Artinya, jika taksi berada lebih dekat dengan pengguna dibanding pengendara Go-Car, maka pengguna aplikasi akan dijemput oleh taksi Blue Bird. Melalui kerja sama ini, kedua startup tersebut berpotensi menambah mitra pengemudi mobil secara signifikan. Bahkan, Uber dan Go-Jek bisa mengembangkan armadanya di beberapa kota.

Kolaborasi merupakan alasan paling logis agar taksi konvensional tidak kehilangan pasar. Sebab hadirnya ojek dan taksi online seperti Go-Jek, Grab, dan Uber telah memukul kinerja keuangan taksi Blue Bird dan Express. Biaya yang lebih murah, hemat waktu, serta layanan yang cukup baik membuat sebagian masyarakat memilih jasa layanan transportasi berbasis aplikasi. Imbasnya, pendapatan taksi online seperti PT Blue Bird Tbk sepanjang 2016 menyusut 12,36 persen menjadi Rp 4,8 triliun dari tahun sebelumnya. Demikian pula pendapatan PT Express Transindo Utama Tbk hingga September 2016 juga turun 28,95 persen menjadi Rp 512,6 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik: Pendapatan Taksi Konvensional 2014-2016
Pendapatan Taksi Konvensional 2014-2016


Melihat fenomena dan dampak revolusi industri yang digerakkan generasi milenial di atas, maka para pelaku bisnis dan pemangku kepentingan tidak boleh menutup mata. Sebuah fakta bahwa ekonomi digital akan semakin berkembang pesat seiring dengan terus majunya inovasi ICT. Untuk itu pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat perlu sama-sama bergandengan tangan menghadapi realitas itu secara positif dengan melakukan literasi, menerbitkan regulasi yang berpihak dan membangun kolaborasi. Tujuannya agar revolusi industri digital tersebut tidak memakan anak kandung sendiri. (*)

Buku Karya Jurnalistik


Buku ini merupakan salah satu karya jurnalistik yang saya kerjakan selama menjadi jurnalis di RiauBisnis.com periode 2008-2010 (saat ini sudah tutup). Sebagai Managing Editor kemudian Editor in Chief  (Berhenti akhir Desember 2010 karena diterima menjadi Dosen PNS UIN Suska), saya memimpin proyek-proyek liputan mendalam tentang isu-isu ekonomi dan bisnis di Riau. Ketika media online lain di Riau masih memilih jalur breaking news (liputan cepat dan singkat) kami sudah memulai laku jurnalisme data secara sederhana. Saat itu kami memiliki tim andal, rata-rata aktivis pers kampus. Ketika itu saya sudah menekankan pentingnya data dalam karya jurnalistik agar lebih mendalam dan akurat. Sehingga jangan heran dalam buku ini pembaca akan menemukan data dalam bentuk tabel maupun narasi.

Buku kolaborasi liputan khusus selama 2008-2009 ini diberi judul “Riau Memasuki Era Industri Kreatif”, kata-kata yang dipilih oleh Direktur Utama RIC Holding Company (perusahaan induk RiauBisnis.com) saat itu, Bapak Rida K Liamsi. Diterbitkan sempena  HUT RiauBisnis.com ke-1 dan disponsori oleh Kadin Riau. Edisi cetak buku ini sudah habis, tapi untungnya saya menemukan file aslinya kemudian saya jadikan e-book untuk saya bagikan kepada khalayak. Meski tidak sempurna karena beberapa foto missing dan ukurannya menjadi A4 (aslinya buku A5). Saya berpikir, sayang sekali sebuah data menarik tentang kondisi ekonomi Riau kala itu dibiarkan tersimpan dalam komputer. Kalau berminat membacanya, silahkan diunduh DI SINI.

Ihwal Kebebasan Mimbar Akademik

Ini sebenarnya tulisan lama. Namun saya simpan setelah redaktur media tempat saya sering menulis membalas email saya. Dia bilang, “tidak berani” memuat tulisan ini karena khawatir berdampak tidak produktif dan memicu polemik. Padahal justru itu yang saya inginkan, adanya polemik dan diskursus. Bukan sekadar debat kusir di media sosial.

Tulisan ini merupakan kritik terhadap salah satu perguruan tinggi yang gagal memperjuangkan kebebasan mimbar akademiknya, karena tekanan kelompok tertentu yang antidialog. Seminar yang digelar perguruan tinggi tersebut, batal diisi salah seorang pemateri, tokoh muda yang pemikirannya dipandang kontroversial. Dunia akademik pun semakin kehilangan dinamika dan tradisi kritisnya.

Pemboikotan diskusi-diskusi ilmiah merupakan tindakan yang kontraproduktif dengan kebebasan mimbar akademik yang diperjuangkan kalangan akademisi sendiri. Kewibawaan perguruan tinggi dicederai dan kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang dikebiri oleh sekelompok orang.

Kondisi seperti ini justru akan merugikan perkembangan pemikiran ilmuwan-ilmuwannya. Sebab ruang untuk membangun diskursus semakin tertutup dan ditutupi.

Kejadian itu juga menjadi pencitraan buruk bagi perguruan tinggi tersebut. Dengan datangnya tokoh yang dipandang kontroversial, seharusnya menjadi momentum penting bagi mereka untuk menghadirkan pemikir-pemikir yang (mungkin) hebat ada di dalamnya untuk ambil bagian dalam panggung diskursus pemikiran skala nasional dan global.

Kalau memang tidak tidak sependapat dengan pemikiran tokoh tersebut, alangkah bijak kalau perguruan tinggi melawannya dengan dialektika. Mengujinya dengan polemik-polemik ilmiah sehingga institusi perguruan tinggi diperhitungkan tradisi keilmiahannya, diperhitungkan pendapat ilmuwannya.

Bukan memelihara budaya represif seperti yang dilakukan Orde Baru terhadap kelompok yang dicap sebagai ekstremis kiri dan ekstremis kanan.

Namun saya berpikiran positif kalau penolakan bukan dilakukan secara kelembagaan, tetapi oleh segelintir kelompok yang anti terhadap diskursus. Dari pengalaman saya di dunia aktivisme, kelompok tersebut biasanya melihat persoalan dengan logika kacamata kuda.

Memandang permasalahan secara subyektif, dengan perspektif ideologinya semata sehingga mengabaikan kebenaran-kebenaran lain di sekitarnya. Bahkan lupa kalau kebenaran manusia itu tidak ada yang absolut.

Mimbar akademik

Dalam UU pendidikan tinggi dijelaskan, kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma. Kebebasan mimbar akademik tersebut merupakan kebebasan ilmiah yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis.

Dalam praktiknya, kebebasan tersebut juga menyangkut upaya membangun iklim demokrasi di perguruan tinggi, dengan memberikan kebebasan kepada dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan tradisi ilmiahnya sehingga tidak ada lagi pemasungan terhadap kebebasan berpikir, berpendapat, dan berorganisasi.

Dengan demikian, mimbar akademik diharapkan dapat melawan tradisi fasis dan pengebirian gagasan. Di mimbar itulah perguruan tinggi berproses menciptakan ilmuwan yang cendekiawan, yang tidak hanya berasyik masyuk dengan dunianya sendiri, tetapi juga harus mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk kemajuan dan perbaikan peradaban manusia, melalui tridharma yang dijalankannya.

Mengutip naskah orasi ilmiah mantan menteri pendidikan Prof. Dr. Fuad Hassan (Alm.) pada Dies Natalis UI ke-56, dengan berlakunya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, lengkaplah landasan untuk menjadikan tiap lembaga pada jenjang pendidikan tinggi sebagai wahana pembelajaran dengan ciri khasnya.

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi warga sivitas akademika untuk saling menguji pikiran dan pendapat.

Fuad Hasan juga menegaskan bahwa keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala diskursus antara sesama warga masyarakat akademik, karena betapa hebatnya pun seseorang dalam penguasaan disiplin ilmunya, tak ada alasan baginya untuk beranggapan bahwa pikiran dan pendapatnyalah satu-satunya yang benar. Keterbukaan dalam diskursus menjauhkan seorang dari arogansi akademik dan menghidupkan saling-toleransi dalam berbeda pendapat.

Kalau pengebirian terhadap kebebasan akademik terus dipelihara, perguruan tinggi hanya akan menghasilkan ilmuwan semata. Membenarkan pernyataan Prof. Mahfud MD di salah satu media, kalau Indonesia memiliki banyak ilmuwan, tetapi miskin cendekiwan.

Karena Ilmuwan hanyalah orang yang banyak ilmu. Sedangkan cendekiawan orang yang mempunyai ilmu dan bertanggung jawab atas ilmunya untuk kemajuan bangsa dan negara. Untuk itu, pemangku kebebasan mimbar akademik harus berani melawan kelompok-kelompok penekan yang menggangu kewibawaan perguruan tinggi.

Kenapa takut pada tokoh kontroversial?

Kembali kepada konteks permasalahan, ada pertanyaan yang terus berkecamuk di pikiran saya: kenapa harus takut kepada tokoh kontroversial? Ketakutan terhadap pemikiran kontroversial justru akan menyuburkan pemikiran itu di kalangan intelektual muda. Sebab “menghantukan” hal itu justru akan membangun pengikut-pengikut baru.

Seperti Orde Baru “menghantukan” gerakan-gerakan bawah tanah masa itu. Kenapa gerakan mahasiswa Islam dan gerakan mahasiswa yang disebut kiri berkembang pesat pasca-Rreformasi?

Karena mereka sudah membangun pengikut dan menyatukan pikiran melawan kekangan dan arogansi kekuasan. Sebab mahasiswa adalah kaum muda yang memiliki pola pikir liar sehingga tertantang mempelajari hal-hal yang “dilarang” oleh hegemoni tertentu.

Ketakutan akan ajaran tertentu akan merasuk dan merusak kampus seperti teori jarum hipodermik, di zaman digital ini sangat tidak logis. Di ruang siber siapapun dapat mempelajari sesuatu semudah mengoperasikan komputer dan gadget.

Ilmu dan pengetahuan saat ini menjadi konsumsi global, tidak terperangkap ruang dan waktu. Mudah diakses dan dipelajari tanpa perlu masuk ke lembaga-lembaga formal. Karena pemikiran-pemikiran tersebut menyebar di berbagai media virtual.

Karena itu, saya berpendapat intelektual muda kampus harus berpikir jernih dan ilmiah menghadapi berbagai polemik pemikiran. Apalagi sangat kontradiktif, kalau organisasi-organisasi kampus yang notabene gemar berdemonstrasi, menuntut demokrasi dan kebebasan berpartisipasi, justru menjadi pembungkam demokrasi di rumahnya sendiri.

Kalau orang-orang di perguruan tinggi terus menolak diskursus pemikiran, alergi terhadap dialektika, niscaya akan terjebak di labirin sempit. Seperti katak dalam tempurung intelektualitas semu.


Tulisan ini sebelumnya dimuat di selasar.com: https://www.selasar.com/jurnal/34861/Ihwal-Kebebasan-Mimbar-Akademik 

Mimpi Green City

Dalam dua dekade terakhir ini pembangunan Kota Pekanbaru berjalan sangat pesat. Terutamanya terus bertumbuhnya pembangunan fisik, seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, perhotelan, pertokoan, pergudangan dan sebagainya. Namun proram pembangunan selama ini baru sebatas implementasi model developmentalisme. Sementara faktor lingkungan sebagai akar keberlanjutan ekologi nyaris terabaikan.

Developmentalisme menurut ekonom-cendekiawan Prof. Dawam Rahardjo merupakan kemistri ideologis antara kepentingan negara industri maju dan kepentingan elite politik negara dunia ketiga, sehingga dalam konteks Indonesia hingga kini masih bertahan sebagai ideologi pembangunan elite politik (Tempo, 2009).  Pasalnya ukuran dan kriteria keberhasilan pembangunan kita masih berkisar pada warisan konsep pertumbuhan ekonomi Orde Baru seperti pengendalian inflasi, berkurangnya kemiskinan, peningkatan ekspor, dan pertumbuhan ekonomi.

Marginalisasi atribut lingkungan dalam pembangunan bukan hanya menjadi masalah dalam agenda pembangunan nasional, tapi juga pada pembangunan daerah. Hal ini terlihat jelas pada pembangunan perkotaan seperti di Kota Pekanbaru. Lihat saja bagaimana pemerintah terus memberikan izin pembangunan rumah pertokoan (ruko) padahal ratusan unit ruko yang ada masih kosong atau pembangunannya terbengkalai. Selain itu pembangunan ruko juga kerap mengabaikan konsep pembangunan berkelanjutan yang notabene selain untuk keberlanjutan bisnis, juga keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Konsep tata kota yang abai dengan masalah lingkungan dalam jangka panjang akan memunculkan dampak laten selaras dengan persoalan global akibat perubahan iklim: panas ekstrim dan banjir. Dampak negatif developmentalisme level perkotaan tersebut bukan musibah yang tiba-tiba terjadi. Tapi ada hukum sebab akibat yang bermuara pada kelalaian penyelenggara pemerintahan dalam melakukan pengawasan pembangunan. Misalnya terjadi pembiaran pembangunan ruko sudah menghilangkan ruang untuk tumbuhnya tanaman. Semenisasi total pada sebagian besar kompleks ruko juga menutup area resapan air.

Melihat persoalan ini sepertinya laku ekonomi di Pekanbaru mengarah pada kapitalisme-materialisme akut, sehingga setiap jengkal tanah dinilai dengan materi. Nyaris tidak ada sisa ruang untuk tanaman pelindung di sentra-sentra ekonomi dan kompleks perumahan. Belum lagi sedikitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sejatinya merupakan paru-paru sebuah kota. Bila persoalan ini tidak segera dicarikan solusi, maka kota sebagai mesin pertumbuhan masa depan, akan mengendalikan manusia dalam belenggu logika industri. Bukan sebaliknya, manusia yang mengendalikan kota untuk keberlanjutan hidupnya.

Konsep Green City
Kritik terhadap pembangunan perkotaan yang hanya berorientasi pada bangunan fisik kemudian mendorong gagasan green city (kota hijau) di berbagai kota besar dunia. Green city merupakan konsep kota yang mengedepankan keseimbangan  ekosistem  sehingga fungsi dan manfaatnya berkelanjutan (Smith, 2009). Tujuan green city adalah mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan. Strateginya melalui penerapan delapan atribut yaitu: Green planning and design, Green open space, Green waste, Green transportation, Green water, Green energy, Green building, dan Green Community.

The Economist Intelligence Unit (EIU) bersama Siemens melakukan proyek riset green city pada 120 kota di dunia dalam kurun 2009-2012 dan dipublikasikan dalam The Green City Index. Untuk kawasan Asia menempatkan Singapura sebagai kota nomor satu yang menerapkan konsep green city. Kota di negara kecil minus sumberdaya alam itu dinilai serius memperhatikan aspek lingkungan dalam proses pertumbuhannya. Sejak merdeka pada 1965 pemerintah Singapura telah menekankan pentingnya keberlanjutan melalui perencanaan holistik, pengembangan berdensitas tinggi dan konservasi ruang hijau.

Penilaian indeks kota hijau tersebut meliputi 16 indikator kuantitatif dan 14 indikator kualitatif terdiri dari sembilan kategori yaitu: emisi CO2, energi, bangunan, penggunaan lahan, transportasi, air dan sanitasi, pengelolaan limbah, kualitas udara dan tata kelola lingkungan. Salah satu poin menarik dalam riset EIU tersebut adalah adanya penilaian tata kelola pemerintahan kota, yaitu aspek tata kelola lingkungan dengan indikator rencana aksi hijau, manajemen hijau, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan hijau.

Di Indonesia sejumlah kota yang konsep pembangunannya mulai mengarah pada kota hijau antara lain Kota Bandung dan Kota Surabaya. Kalau Bandung mengembangkan lingkungan hijau melalui estetika arsitektur dan lanskap, Surabaya melalui revitalisasi taman-taman kota. Kesamaannya kedua kota tersebut dipimpin walikota yang secara intensif menjalankan program hijau dengan terjun langsung bersama masyarakat. Sebuah kolaborasi kreatif membangun kota secara partisipatif.

Program green city ini diperlukan sebagai antitesis atas pemahaman manusia yang keliru tentang dirinya dan alam semesta, sehingga melahirkan perilaku tidak peduli terhadap alam dan lingkungan. Tidak ada kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup karena pemahaman yang keliru seakan manusia tidak mempunyai kewajiban dan tanggungjawab moral untuk itu. Hal tersebut berakibat fatal bagi manusia, karena secara tanpa sadar menusia pada akhirnya bunuh diri karena menjadi korban dari perilakunya sendiri yang tidak ramah lingkungan, tidak bermoral terhadap alam (Keraf, 2010).
 
Mimpi untuk Pekanbaru
Berbagai literatur menyebutkan bahwa model ideal pengembangan green city yaitu menerapkan delapan atribut. Namun pada tahap awal setidaknya direkomendasikan untuk mengaplikasian tiga atribut yaitu green planning and design, green open space, dan green community. Ketiga atribut di atas mudah dilaksanakan asalkan Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki komitmen politis dengan menerapkan kebijakan pengembangan green city. Sebelum kota ini semakin lama semakin dipenuhi hutan beton dengan desain monoton.

Pertama, pada atribut Green planning and design, perencanaan dan desain Kota Pekanbaru saat ini belum sepenuhnya berpihak pada konsep pembangunan kota yang berkelanjutan. Lihat saja pembangunan ruko dan pergudangan masih dilakukan secara sporadis tanpa memberikan ruang untuk Daerah Hijau Bangunan (DHB). Bahkan lubang resapan air tidak pernah kita temui di kawasan ruko, sehingga air hujan langsung mengalir dan melimpah ke selokan. Drainase yang buruk kemudian menambah derita warga saat musim hujan, karena mengakibatkan banjir di berbagai kawasan dan jalan utama.

Desain bangunan pertokoan di Kota Pekanbaru yang cenderung seragam dan jauh dari nilai estetika sebuah kota juga memunculkan kritik dari publik. Bahkan seniman kartun yang tergabung dalam Sindikat Kartunis Riau (SiKari) secara khusus menggelar pameran bertajuk “PekanbaRuko” pada 17 sampai 30 Agustus 2015 lalu. Poin utama kritik satiris tersebut adalah pembangunan yang hanya mengutamakan aspek pertumbuhan ekonomi semata, dan menomorduakan aspek-aspek lain seperti sosial, budaya, hingga lingkungan, yang membuat kota ini tidak berpihak memanusiakan warganya (Riau Pos, 6 September 2015).

Melihat kondisi ini pemerintah mestinya lebih selektif dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ruko dengan mempertimbangkan arsitektur dan komitmen penerapan DHB. Misalnya mewajibkan penanaman pohon pelindung seperti pohon tanjung, mahoni, trembesi, dan sebagainya di depan pertokoan dengan jumlah minimal sama dengan banyaknya pintu ruko. Kemudian mewajibkan pengembang perumahan menanam pohon peneduh produktif (penghasil buah) di setiap unit rumah yang dibangun. Semakin baik kalau dilakukan pembuatan lubang biopori untuk resapan air.

Selain itu pemerintah perlu meninjau ulang penanaman dan perawatan pohon pelindung di jalan tepi jalan raya dan memberi sanksi tegas terhadap aksi vandalisme. Selama ini, penanaman pohon tidak disertai dengan perawatan dan pemupukan. Akibatnya pohon yang ditanam pun hidup segan mati tak mau. Lebih ironis, banyak tindakan tidak terpuji oknum masyarakat dan pengusaha yang sengaja  merusak pohon penghijauan dengan memasang iklan, banner, dan baliho dengan cara dipaku. Beberapa pohon juga diketahui sengaja dikikis dan diberi racun agar mati perlahan (Riau Pos, 14 Oktober 2016).

Kedua, pada elemen Green open space kita melihat pekanbaru sebagai kota yang miskin Ruang Terbuka Hijau (RTH). Padahal RTH merupakan salah satu elemen penting sebuah kota agar ramah terhadap warga. Keberadaan RTH selain menjadi bagian dari estetika sebuah kota juga sebagai pengendali polusi. Memang akhir-akhir ini pemerintah mulai melakukan revitalisasi beberapa sudut kota menjadi kawasan RTH, seperti eks Taman Kaca Mayang dan eks Kantor Dinas PU Riau tempat tegaknya Tugu Anti Korupsi. Sementara kawasan peruntukan RTH seperti Jalan Garuda Sakti, karena terbengkalai kini berubah menjadi Rumah Sakit, meskipun infrastruktur ini juga penting.

Sebelum seluruh kawasan Kota Pekanbaru penuh sesak bangunan sepertinya pemerintah perlu menata ulang kawasan RTH dengan memperhatikan pemerataan distribusi kawasannya. Jangan sampai RTH hanya menumpuk di pusat kota, sementara kawasan pinggiran yang juga sedang mengalami pertumbuhan terabaikan. RTH juga diperlukan dalam skala mikro misalnya pada kawasan perumahan, pertokoan dan pergudangan.

Semakin mahalnya harga tanah di Pekanbaru saat ini menjadikan para pengembang berpikiran pragmatis-bisnis, sehingga mengabaikan keberadaan RTH sebagai elemen pendukung keberlanjutan ekologi. Padahal sejumlah regulasi menekankan 30 persen peruntukan RTH, dan secara proporsional diterapkan pada level kecamatan hingga RW/RT. Faktanya saat ini rata-rata pengembang perumahan hanya menyediakan ruang untuk bangunan fasilitas umum belaka.

Ketiga, elemen Green Community juga jarang kita jumpai. Pemerintah selama ini belum mengoptimalkan pelibatan stakeholders dari kalangan bisnis maupun masyarakat dalam pembangunan kota yang hijau. Keterlibatan stakeholders penting dilakukan karena pemerintah tidak bisa menjalankan program tanpa dukungan banyak pihak. Apalagi menjaga lingkungan bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja, tetapi seluruh komponen masyarakat. Sinergi antar komponen inilah kunci keberhasilan green community.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) mewajibkan dunia usaha melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Implementasinya dalam bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) yang salah satu alokasi utamanya untuk keberlanjutan lingkungan, sesuai konsep triple bottom line perusahaan-perusahaan modern yaitu 3P (profit, people, planet). Selain itu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menjalankan program CSR dengan nama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Pada level masyarakat di Kota Pekanbaru saat ini selain masyarakat geografis (warga) juga terdapat komunitas-komunitas psikografis  yang berkumpul berdasarkan kesamaan hobi, nilai-nilai, minat, dan sebagainya. Komunitas geografis dapat digerakkan melalui peran RW/RT setempat. Sedangkan partisipasi komunitas psikografis digerakkan oleh opinion leader komunitas tersebut. Bahkan komunitas psikografis lebih mudah digerakkan untuk membangun kota hijau karena umumnya berisi kaum muda perkotaan.

Tingginya minat kaum muda perkotaan terhadap masalah lingkungan dapat dilihat dengan semakin banyaknya komunitas pecinta alam yang rutin melakukan aktivitas ourdoor seperti mendaki gunung dan jelajah alam. Belum lagi munculnya komunitas “berbagi” sebut saja komunitas sedekah, akademi berbagi dan sebagainya. Keberadaan komunitas psikografis ini merupakan modal sosial dalam pembangunan sebuah kota.

Merangsang kepekaan, kepedulian, dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha di Pekanbaru sangat diperlukan untuk mewujudkan green city. Dalam konteks ini Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menjadi inisiator kemitraan untuk menghidupkan atribut Green Community. Tentu saja pemimpin kota ini harus mau turun dan bergerak bersama  masyarakat, bukan menjalankan tata kelola lingkungan hanya dari belakang meja.

Komitmen Walikota
Salah satu poin menarik dalam riset EIU The Green City Index di atas adalah penilaian tata kelola pemerintahan yang berpihak terhadap lingkungan. Ketika membahas tata kelola pemerintahan maka dibutuhkan komitmen walikota bersama jajarannya sebagai penggerak pembangunan melalui rencana aksi hijau (Green action plan), manajemen hijau (Green management), dan partisipasi masyarakat (Public participation in green policy). Komitmen dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau regulasi lainnya yang secara politis mendukung green city.

 Belajar dari Copenhagen yang memimpin indeks kota hijau di Eropa, walikota ibukota Denmark tersebut berhasil melakukan upaya kolaboratif yang kuat untuk menetapkan kebijakan green city. Kota ini juga menunjuk koordinator lingkungan pada setiap unit administrasi yang secara teratur bertemu untuk bertukar pengalaman. Bahkan walikota membuat program kampanye untuk memotivasi perubahan gaya hidup ramah lingkungan dan melibatkan warga dalam mengembangkan solusi untuk pemecahan masalah.

Dalam pengembangan green city walikota adalah komunikator utama untuk mengomunikasikan paradigma pembangunan kota yang pro keberlanjutan ekologi. Hal ini menurut Keraf (2010) harus menjadi komitmen politik pembangunan, kalau tidak kehancuran lingkungan hidup dan ancaman bagi kehidupan manusia di planet ini semakin tidak teratasi. Untuk itulah penulis berharap siapa pun walikota Pekanbaru yang terpilih dalam Pilkada nanti, memiliki komitmen untuk membangun kota ini dengan perspektif hijau. Semoga!

Artikel ini dipubliksikan di Riau Pos, 18-02-2017: http://www.riaupos.co/5052-opini-mimpi-green-city-.html#.WP1nOGnyjDc

Ihwal Sarjana Abal-abal

Dunia pendidikan baru-baru ini cemar oleh peristiwa wisuda abal-abal di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Praktik culas ‘perguruan tinggi’ dan ‘mahasiswa’ pemuja jalan pintas. Alhasil, prosesi sakral itu pun harus terhenti di tengah jalan, digerebek Kemenristek Dikti. Calon ‘wisudawan’ gigit jari, bukan ijazah justru malu yang didapat. Kabar buruk itu melengkapi santernya pemberitaan kampus abal-abal produsen ijazah palsu.
Menanggapi maraknya kejahatan dunia akademis itu, Kemenristek Dikti kemudian menonaktifkan sejumlah perguruan tinggi. Hingga September 2015 jumlahnya mencapai 243 kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi tidak semua kampus yang dinonaktifkan statusnya abal-abal. Sebagian kampus berizin yang melakukan pelanggaran. Duh!
Umumnya pelanggaran yang dilakukan masalah laporan akademis, masalah nisbah dosen/ mahasiswa, pelanggaran peraturan perundang-undangan, kelas jauh tanpa izin, perguruan tinggi/ program studi tanpa izin, penyelenggaraan kelas Sabtu-Minggu, jumlah mahasiswa over kuota, ijazah palsu/ gelar palsu,  dan sebagainya (Detik.com, 01/10/2015).
Kampus abal-abal, penyelenggaraan wisuda abal-abal, akan melahirkan sarjana abal-abal. Jalan pintas memperoleh ijazah tanpa kuliah. Tanpa proses SPMB yang (kadang) bikin deg-degan, tanpa orientasi mahasiswa baru yang (kadang) menakutkan, tanpa  mengikuti perkuliahan yang (kadang) menjemukan, tanpa ujian semester yang (kadang) menguras pikiran, tanpa membuat karya ilmiah yang (kadang) melelahkan, dan tanpa melewati ujian skripsi yang (kadang) membuat jantungan.
Semua pasti sepakat jalan pintas memperoleh gelar adalah perbuatan tercela. Namun entitas sarjana abal-abal, sebenarnya tidak hanya terjadi di kampus abal-abal. Ada juga di kampus legal, bahkan kampus tersohor. Mereka ini, segelintir mahasiswa yang proses perkuliahannya tercemar praktik cela. Mengikuti model jalan pintas mirip laku sarjana abal-abal.
Sarjana abal-abal seperti ini jumlahnya tidak banyak, tapi merupakan fenomena gunung es. Orientasi mereka masuk perguruan tinggi bukan menuntut ilmu. Demi gelar belaka. Padahal perguruan tinggi lumbung pengetahuan, bukan pabrik gelar. Banyak hal yang bisa diperoleh di kampus. Selain pengetahuan akademis, kita bisa mengembangkan softskill (non akademis). Karena itu ada empat tipe lulusan perguruan tinggi:
Pertama, sarjana yang memiliki prestasi akademis sekaligus non akademis. Tipe ini menggambarkan mahasiswa yang daftar nilainya bertebaran huruf A. Mereka juga aktif berorganisasi di kampus dan menempati posisi-posisi penting. Kualitasnya sebagai sarjana tidak diragukan.
Kedua, sarjana yang memiliki prestasi akademis. Tipe ini merujuk pada mahasiswa yang sepanjang waktunya dihabiskan di bangku kuliah, mengerjakan tugas-tugas, praktikum, agar cepat lulus. Mereka tidak sempat mengikuti kegiatan kampus, bahkan menganggap organisasi sebagai pengganggu studi. Biasanya mereka lulus kurang dari empat tahun, tapi kelabakan mencari pekerjaan (kecuali orangtuanya pejabat/ pengusaha).
Ketiga, sarjana yang memiliki prestasi non akademis. Tipe ini menggambarkan mahasiswa yang waktunya banyak digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan softskill. Lama studinya biasanya di atas empat tahun. Prestasi akademisnya tidak tidak terlalu menonjol, tapi memiliki banyak pengalaman dan jejaring luas di luar kampus. Begitu lulus (bahkan sebelum lulus) mereka tidak sulit mencari kerja atau berwirausaha. Jejaring adalah modal sosial mereka.
Keempat, sarjana yang tidak memiliki prestasi akademis dan non akademis. Mereka golongan mahasiswa yang tidak memiliki visi saat masuk perguruan tinggi. Tipikal pemalas kuliah sekaligus alergi berorganisasi. Aktivitasnya sebatas rumah, kampus dan tempat kongko. Tipe terakhir inilah yang berpotensi menjadi ‘sarjana abal-abal’.
Nah, untuk mengidentifikasi sarjana abal-abal bukan perkara mudah. Tapi berdasarkan pengamatan subjektif penulis, setidaknya ada tiga ciri-ciri golongan ini:
Pertama, disorientasi studi. Mereka mengabaikan proses perkuliahan dan tutup mata atas keberadaan kampus sebagai lumbung pengetahuan. Sering bolos bukan karena sibuk berorganisasi atau melakukan aktivitas pengembangan diri. Tapi karena malas dan menghabiskan waktu sia-sia di tempat kongko, karaoke, nonton, atau tidur di kost. Hadir di kelas pun hanya sebagai kaum pengganggu.
Kedua, tukang copas (copy paste). Mereka melakukan cara instan dan praktik curang setiap diberi tugas membuat makalah. Meng-copas karya orang lain yang diakui sebagai tulisan sendiri. Malas ke perpustakaan untuk membaca literatur. Biasanya mengambil bahan di blog-blog yang bertebaran di dunia maya. Kadang juga meng-copas tugas teman sendiri. Sehingga kemampuan analisisnya juga lemah.
Ketiga, skripsi dibuatkan joki. Karena kebiasaan pertama dan kedua, mereka akan linglung ketika membuat skripsi. Akhirnya jalan pintas pun ditempuh. Membayar orang lain alias joki untuk membuat skripsi. Herannya, praktik cela perusak tatanan akademis ini ada di mana-mana. Apalagi, perguruan tinggi kesulitan mendeteksi tuga akhir mahasiswa yang menggunakan joki (Kompas, 29/05/2015).

Bila ketiga hal di atas dilakukan mahasiswa dan dia lulus kuliah, maka setaralah derajatnya dengan sarjana abal-abal dari kampus abal-abal tadi. Bedanya, dia lulusan kampus legal, bahkan kampus tersohor, baik negeri maupun swasta. Kenapa pantas disebut abal-abal? Mereka tidak mengikuti kuliah dengan semestinya dan tidak pernah membuat karya ilmiah (copas dan dibuatkan joki). Ah, saya berharap sarjana abal-abal ini tidak ada yang lahir dari UIR. Semoga!

KOMUNIKASI



SASTRA