OPRM dan Food Security

Oleh M Badri

Kebutuhan pangan di Indonesia semakin mengalami ketergantungan pada impor. Hal ini justru berbanding terbalik dengan luasnya lahan pertanian yang ada. Bila terus terperosok pada jurang impor, di masa mendatang kita bakal mengalami krisis pangan. Pasalnya Indonesia yang memiliki lahan dan lautan luas belum bisa membangun agribisnis yang kuat.

Data menunjukkan, setiap tahun Indonesia mengeluarkan devisa Rp 50 triliun atau 5 persen dari APBN untuk mengimpor kedelai, gandum, daging sapi, susu, dan gula. Bahkan, garam yang sangat mudah diproduksi di dalam negeri karena sumber dayanya tersedia secara cuma-cuma dari alam tetap masih harus diimpor sebanyak 1,58 juta ton per tahun senilai Rp 900 miliar. Nilai impor kedelai rata-rata setiap tahun mencapai 595 juta dollar AS, gandum 2,25 miliar dollar AS, gula 859,5 juta dollar AS, daging sapi 480 juta dollar AS, susu 755 juta dollar AS, dan garam 90 juta dollar AS (KOMPAS, 24 Agustus 2009).

Ketergantungan Indonesia terhadap produk pertanian impor itu bisa mengakibatkan krisis komoditas tertentu bila pasokan terhenti. Misalnya krisis kedelai tahun 2007 lalu memicu gejolak sosial masyarakat karena harga tempe dan tahu melonjak tajam. Padahal, kedua produk makanan itu menjadi makanan favorit sebagian besar rakyat Indonesia. Hal itu seharusnya tidak terjadi jika Indonesia benar-benar melakukan diversifikasi pangan dalam kebijakan pertaniannya.

Kedepan, bila lahan potensial yang ada di berbagai daerah tidak dikelola untuk memajukan pertanian dikhawatirkan akan menimbulkan bencana pangan. Fenomena El Nino yang mengancam produksi pertanian dunia seharusnya dapat diantisipasi sejak dini, dengan memprioritaskan produksi pangan sebagai komoditas andalan. Sebab bila pasokan impor berkurang dan produksi domestik turun, Indonesia rawan darurat pangan.

Belajar dari Cina
Indonesia sepatutnya belajar dari kebijakan Cina dalam mengembangkan lumbung pangannya. Sejak tahun 1995, Pemerintah Cina gencar berinvestasi pangan di Afrika. Hingga 2007, sedikitnya mereka memiliki 63 proyek agribisnis di Afrika pada beragam jenis: pertanian, perkebunan hingga peternakan. Lalu sedikitnya 1.134 pakar agrikultur Cina membantu perkembangan agribisnis Afrika, sementara yang dikucurkan sudah melewati Rp 6 triliun (SWA, 12/XXV/11-24 Juni 2009).

Bergairahnya Cina berinvestasi pangan di Benua Hitam itu bahkan memunculkan anggapan di media internasional bahwa Afrika adalah “mangkuk makanan” bagi Negeri Tirai Bambu. Di sini yang patut dicatat, gencarnya investasi agribisnis Cina tersebut berdasarkan pengalaman kurun 1958-1961, dimana sedikitnya 36 juta warganya meninggal lantaran kesulitan pangan.

Tak mau kalah dengan Cina, negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Qatar juga menggelontorkan investasinya untuk proyek-proyek agribisnis di mancanegara. Gencarnya sejumlah negara mengamankan kepentingannya di sektor pangan merupakan upaya mempertahankan kecukupan pangan yang mengantarkan pada food security. Tujuannya dapat ditebak, mereka ingin mengamankan pasokan pangan di masa mendatang sekaligus turut mengontrol harga komoditas di dunia.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di tengah meningkatnya kesadaran akan food security di banyak negara, negeri kita masih dininabobokan sumber daya alam yang melimpah. Sehingga pemangku kebijakan negeri ini terbuai pada pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan. Sedangkan lahan dan lautan yang luas belum digarap dengan baik untuk memajukan sektor agribisnis. Apakah untuk membangun food security, Indonesia menunggu kesulitan pangan seperti yang pernah dialami Cina?

Berharap pada OPRM
Membahas food security dalam lingkup yang lebih spesifik, Pemerintah Provinsi Riau memiliki program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM). Program yang mencanangkan swasembada beras pada 2013 ini patut didukung. Tak tanggung-tanggung, luas lahan padi OPRM diproyeksikan mencapai 100 ribu hektare pada empat tahun ke depan. Targetnya Riau bebas dari ketergantungan pasokan beras yang saat ini sebagian besar masih disuplai dari provinsi tetangga.

Namun sayangnya program OPRM yang dicanangkan Pemprov Riau masih fokus pada food security beras. Padahal kalau membicarakan pangan seharusnya juga menyentuh komoditas lain seperti jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, susu, ikan dan sebagainya. Sebab realitanya saat ini kebutuhan sayuran dan buah-buahan Riau masih banyak dipasok dari luar provinsi. Begitu juga dengan kebutuhan daging yang banyak bergantung pada luar daerah.

Idealnya, program OPRM menjadi program food security yang terintegrasi menjadi satu program strategis yang tujuannya mengamankan semua sektor pangan. Untuk itu spirit OPRM selain untuk memperluas tanaman padi, juga seharusnya dapat memacu pengembangan peternakan, budidaya perikanan, budidaya tanaman hortikultura, dan subsektor lainnya. Melihat potensi lahan pertanian yang ada, mewujudkan Riau sebagai produsen pangan terbesar di Indonesia bukan sesuatu yang mustahil.

Bila OPRM menjadi program strategis dan menjangkau semua sektor, ke depan Riau tidak hanya terkenal sebagai salah satu produsen minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia. Tetapi juga sebagai produsen pangan terbesar yang terwujud melalui program OPRM. Untuk itu pemerintah daerah selayaknya membuat kebijakan jangka panjang yang memprioritaskan sektor agrikultur sebagai komoditas andalan masa depan.

Dalam mewacanakan integrasi OPRM ini ada beberapa hal yang penulis sarankan. Pertama, inventarisasi lahan pertanian yang tersisa (di luar perkebunan) untuk tujuan food security. Lahan tanaman pangan perlu diamankan karena masyarakat dunia mulai terpikat pemakaian bioenergi sehingga membutuhkan banyak lahan untuk memenuhi produksi biofuel.

Kedua, mensinergikan program berbagai instansi terkait dalam payung OPRM sehingga semuanya saling melengkapi dan mendukung. Sebagai contoh konsep integrated farming system (IFS), serta sistem integrasi sapi-kelapa sawit (Siska) yang merupakan perpaduan antara manajemen perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi.

Ketiga, perubahan kebijakan pertanian dari orientasi produksi menjadi berorientasi pada pemberdayaan untuk kesejahteraan petani. Di sini petani perlu didukung dengan permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, subsidi langsung, asuransi petani, akses pasar, dan kebijakan lainnya yang pro petani.

Keempat, implementasi OPRM perlu pendekatan agribisnis mulai dari subsektor hulu hingga hilir. Hal ini perlu dilakukan agar produksi pangan mempunyai kualitas tinggi dan berdaya saing. Selain itu diorientasikan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan tetapi juga sebagai komoditas perdagangan andalan.

Dalam menciptakan ketahanan pangan nasional memang perlu diawali dari daerah. Ini harus menjadi kesadaran bersama bahwa kebutuhan pangan di masa depan akan semakin tinggi. Tanpa tindakan cepat mewujudkan food security, malapetaka tinggal menunggu. Apalagi laju pertambahan penduduk kian tak terbendung, sementara lahan produksi pangan semakin sempit. Di sini yang perlu direnungkan, krisis pangan merupakan suatu kondisi yang dampaknya bisa lebih parah dari perang. (*)

Tulisan ini dimuat di Riau Pos, September 2009