Kurikulum

Menyusun kurikulum Ilmu Komunikasi katanya tidak beda dengan meracik sayur asem. Harus pas komposisi bumbu-bumbunya. Supaya tidak terlalu hambar atau terlalu asem. Katanya, kalau terlalu hambar tidak sesuai alias tidak cocok dengan lidah pasar. Kalau terlalu asem, lidah pasar tidak bisa membedakan mana yang baru diracik dan mana yang basi.
Lho kenapa pasar? Apakah kurikulum dibuat hanya untuk menghamba pada lidah pasar? Menurut Prof Bedjo Kampretto, pakar komunikasi dari Republik Blakblakan bisa saja iya bisa saja tidak. Iya kalau lulusannya memiliki cita-cita menjadi kuliner: kuli koran, kuli televisi, kuli radio, kuli online, kuli perusahaan, kuli apa saja yang penting heppiii.
Tidak, kalau ingin menjadi pengusaha, misal pengusaha odong-odong, pengusaha rental komputer, pengusaha vcd bajakan,  bahkan pengusaha kata-kata alias pendakwah, pembicara, penyiar, penulis… Atau paling suai menjadi pemilik konsultan humas, konsultan media, pengusaha media, pengusaha advertising, pengusaha  komuniksi apa saja harus mengikuti selera pasar, customer, klien, bla bla bla. Pengusaha odong-odong sekalipun harus mengikuti selera anak-anak, rental komputer yang lelet pasti tidak laku, dan apa lagi……? Selama masih berkaitan dengan konsumen, user, pemakai tentu harus mengikuti kebutuhan mereka.
Misalnya mereka membutuhkan lulusan komunikasi yang bisa nulis dengan benar, minimal huruf besar huruf kecil tidak ketukar, kalau yang datang tidak bisa menulis satu paragraf pun dengan tepat ya… ke laut saja…. eh, salah! Kata Mbah Tejo Presiden Republik #Jancuker tidak boleh ke laut… tapi ke darat saja, misalnya belajar lagi, kursus lagi, berguru lagi. Lha empat tahun lima tahun sampai tujuh tahun kuliah itu ngapain aja? Ngorok, cengengesan, mainan jempol???
Atau pasar membutuhkan sarjana yang akrab dengan teknologi komunikasi modern, komputer, internet, media sosial, bla bla bla…. Kalau bisanya hanya ngetik di microsoft word dan paling canggih main poker mending pulang kampung menakik getah, ndodos sawit, mancing di parit. Kalau begitu adanya sudah pasti akan tersingkir dari persaingan dengan tidak hormat. Lagi lagi salah siapa? Salah kurikulum, salah kampus, salah mahasiswa, salah dosen? Pikir saja sendiri.
Tapi mau jadi apapun tentunya harus mengikuti perkembangan yang terjadi. Perguruan tinggi tidak boleh menjadi lembaga otoriter yang mau melakukan apa maunya saja. Atas nama keilmuanlah, atas nama jubah besar akademiklah, sehingga lupa bahwa lulusannya akan berkiprah di masyarakat, dunia kerja sebagai kuliner atau pengusaha. Setidaknya mengikuti pepatah pebisnis “saya memproduksi apa yang dibutuhkan orang.” Bukan saya memproduksi apa yang saya bisa, tak peduli orang butuh apa tidak. Kalau begitu ya bangkut…. Misalnya jadi pengusaha konsultasi politik, karena orang butuh konsultan; pengusaha media, karena orang butuh media; pengusaha radio, karena orang masih mau mendengar radio; pengusaha PH dan televisi, karena orang butuh nonton, dan lain sebagainya.
Meracik kurikulum dengan bumbu-bumbu akademik dan praktis yang pas diperlukan untuk menghindari pendapat bahwa lulusan ilmu komunikasi tidak siap pakai. Karena pendidikan tinggi kadang terlalu terjebak pada pengajaran yang hanya berorientasi pada intelektualitas, emosional dan spiritualitas belaka. Sehingga mengabaikan keahlian pada rumpun yang diambilnya. Begitu juga dengan dunia kerja yang terlalu pragmatis, melupakan teoritis dan filosofisnya.
Mengutip tulisan Prof Bedjo Kampretto, dengan terus membangun diskursus akademisi-praktisi, tentunya akan terjadi simbiosis mutualistis antara perguruan tinggi dan dunia kerja. Dengan adanya relasi tersebut, tentu harapannya tidak ada lagi eksklusivitas antara akademisi dan praktisi. Apalagi sampai terjadi dikotomi dua sektor yang sejatinya saling mendukung dan membutuhkan tersebut.
Untuk itulah, dalam menyiapkan kurikulum, penyelenggara pendidikan tinggi ilmu komunikasi tidak boleh menutup mata dari realitas praktis. Perguruan tinggi setidaknya terus melibatkan kalangan praktisi untuk mengetahui kebutuhan pasar yang terus berubah, seiring kemajuan teknologi. Sehingga kurikulum yang diajarkan memang berbasis kompetensi, namun tidak melenceng dari hakikat pendidikan tinggi.
Kata Prof Kampretto, penyusunan kurikulum harus didukung dengan riset yang terus mengikuti perkembangan teknologi informasi komunikasi. Kemudian kesiapan laboratorium untuk mengenalkan teknologinya kepada mahasiswa, serta terus meng-update kemampuan dan keahlian tenaga pengajar. Dengan demikian, tidak ada lagi istilah tidak siap kerja, bekerja atau membuka lapangan kerja, bagi lulusan ilmu komunikasi. Siap kerja lho, sekali lagi siap kerja. Bukan mahir kerja. Kalau mau mahir ya kerja dulu…..
Menurut saya itu lho, kurikulum yang ideal di Republik Blakblakan. Entah kalau di Republik Indonesia. ^_^