Pilihan

“Anak-anak, kalau besar nanti ingin jadi apa?”
“Dokter…”
“Pilot…”
“Astronot…”
“Presiden…”
Kata-kata seperti itu kerap kita dengar di Taman Kanak-kanak sejak dulu sampai sekarang. Pertanyaan dan jawabannya nyaris seragam. Di semua taman. Sejak zaman orde baru sampai orde bingung. Dan… seringnya dalam satu sekolahan itu, kebanyakan tak satu pun alumninya yang menjadi dokter, pilot, astronot, apalagi presiden.
Indikatornya mudah saja. Berapa sih jumlah dokter? Berapa sih jumlah pilot? Apalagi astronot dan presiden, kalau dibandingkan dengan jumlah Taman Kanak-kanak. Sekarang saja hampir di setiap gang ada Taman Kanak-kanak. Tapi tidak setiap gang ada dokternya. Apalagi yang tiga terakhir. Presiden saja dalam lima tahun paling ada satu. Bahkan sekarang 10 tahun satu presiden dan dulu 32 tahun satu presiden.
Nah, itu dia. Mau jadi apa tentu pilihan. Bahkan dengan lucunya ketika ditanya ingin jadi apa? Ada yang menjawab “ingin jadi semut”. Kenapa semut? Saya tidak tahu, namanya juga anak-anak.
Maka ketika bekas mahasiswa saya setelah tamat mau jadi apa? Ya, terserah saja. Sekali lagi, mau jadi apa itu pilihan. Tidak ada yang boleh protes. Kampus saya dulu saja tidak protes, waktu saya kuliah sampai tamat kuliah berlabel sarjana pertanian, malah menjadi wartawan, menjadi desainer dan layouter koran. Bahkan waktu saya menjadi cerpenis, penyair pun, nggak ada yang protes. Saya menjadi dosen ilmu komunikasi juga nggak ada yang nyinyir: kamu dulu sarjana pertanian harus jadi petani, harus jadi mandor kebun, harus jadi pedagang sayur, harus jadi toke sawit…
Pilihan itu itu demokratis. Saya hanya mengarahkan mahasiswa saya setelah tamat menjadi ini inu anu sesuai bidang yang diambilnya. Mungkin semua guru dan dosen akan melakukan hal seperti itu. Setidaknya supaya didirikannya kampus, jurusan, prodi-prodi ada gunanyalah untuk meramaikan dunia ini. Tapi kalau setelah tamat maunya menjadi pedagang sepatu, pedagang ampera, pedagang berondolan sawit, itu juga pilihan saudara-saudara…
Saya lebih bangga kalau mantan mahasiswa saya menjadi juragan ayam potong, juragan kain, juragan odong-odong, juragan ya digaris bawahi juragan. Dari pada mereka menjadi wargad (wartawan gadungan), wartawan caro (itu lho… yang mau meliput berita kalau ada amplopnya), wartawan bodrek (ini saya tidak tau artinya) atau WTS (wartawan tanpa surat kabar)….. Eiiit… kalau dengan istilah yang terakhir ini saya tidak setuju. Karena saya sendiri pernah menjadi WTS, bahkan pemimpinnya WTS. Soalnya saya bekerja di mediaonline, tentu tidak menerbitkan surat kabar kan? Huehuehue…. wartawan TV dan radio juga tanpa surat kabar lho….
Nah, kalau mau bekerja sesuai bidangnya tentu harus siap mental. Siap kompetensi keilmuan. Siap menguasai teknologi komunikasi terkini. Siap disuruh menulis berita, rilis, script. Siap diajak bicara di depan orang ramai. Soalnya sarjana komunikasi dan mau masuk bidang komunikasi, tentu harus siap bersaing dengan sarjana bidang lain yang punya pilihan berkarir di bidang komunikasi. Ya, seperti saya dulu, sarjana pertanian yang memilih berkarir menjadi wartawan. Sebab di Republik Blakblakan pilihan karir tidak ditentukan asal usul. Kecuali menjadi hakim, pengacara, dokter dan sejenisnya.
Tapi karib saya Prof Bedjo Kampretto sudah menyiapkan draft usulan ke parlemen Republik Blakblakan agar karir hakim, pengacara dan dokter boleh di isi oleh lulusan apa pun. Menjadi pengacara dan hakim itu mudah kok, asal bisa bersilat lidah dan mengarang kasus. Karib saya itu usul agar sarjana komunikasi, khususnya bidang kehumasan, yang sudah mengikuti kuliah retorika dan public speaking boleh menjadi pengacara. Sarjana komunikasi khususnya jurnalistik boleh menjadi dokter, karena sudah terbiasa menyuntikkan tinta ke printer. Jarumnya sama, caranya sama. Hanya anatomibody-nya saja yang berbeda.
Ide ngawur karib saya itu bukan tanpa alasan. Dia kecewa banyak sekali makelar kasus di negerinya. Lha vonis mati bandar narkoba saja bisa ditawar-tawar kok. Vonis koruptor bisa lebih rendah dari vonis pencuri sendal jepit kok. Kata sahabat saya, pengacara muda di Republik Indonesia: “Yang benar katakan benar yang salah katakan benar” huhuhuhu…. Ditambah banyaknya dokter yang lebih mementingkan fulus daripada kemanusiaan. Sampai ibu-ibu miskin yang belum bisa membayar ongkos “turun mesin”, bayinya disandera. Berobat tanpa DP ditolak rumah sakit. Aihh, tak ada bedanya ke rumah sakit dengan ke dealer mobil…
Maka siap-siaplah sarjana komunikasi yang punya banyak pilihan… Siapa tau draft karib saya tadi disetujui parlemen Republik Blakblakan… ^_^