Politik Pembangunan Pasca-Pilgubri
Masyarakat Riau segera memiliki pemimpin baru setelah digelarnya pemilihan gubernur pada 4 September 2013. Suksesi kepemimpinan lima tahunan tersebut diharapkan dapat memberikan arah baru bagi politik pembangunan di Riau.
Pembangunan yang dijalankan Gubernur Riau ke depan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan lokal, nasional dan global.
Terutama menyangkut kesejahtaraan masyarakat dan kemandirian ekonomi bangsa. Karena secara geoekonomi dan geopolitik posisi Riau sangat strategis, tapi belum memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi merupakan salah satu syarat utama tercapainya pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini Riau tidak bisa selamanya menggantungkan perekonomian pada sektor migas semata.
Lihat saja laporan BPS Riau pada pada triwulan I 2013 yang menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas mengalami pertumbuhan minus (kontraksi) sebesar 2,19 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2012 (q-to-q).
Untuk itulah, saatnya pemimpin Riau ke depan memfokuskan pembangunan ekonomi pada sektor produktif seperti pengembangan industri kreatif, sektor agrikultur dan kawasan industri.
Khusus sektor agrikultur (pertanian, peternakan dan perikanan) yang menghidupi sebagian besar masyarakat Riau, perlu mendapat dukungan politik dan ekonomi pemerintah daerah.
Apalagi harga komoditas agrikultur saat ini ditentukan oleh mekanisme pasar yang berlaku.
Rentannya sektor agrikultur dari fluktuasi pasar antara lain dapat dilihat pada Nilai Tukar Petani (NTP) yang secara rutin diliris oleh BPS. NTP merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan petani di suatu wilayah.
Dimana bila nilai kurang dari 100 artinya kemampuan atau daya beli (kesejahteraan) petani menurun dibanding keadaan pada tahun dasar. Untuk NTP Riau misalnya, pada Juli 2013 NTP mengalami penurunan 1,84 persen dibanding NTP Juni 2013 yang mencapai 102,31.
Penurunan ini disebabkan indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,88 persen, relatif lebih kecil jika dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani.
NTP terendah terdapat pada Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 93,59, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPPT) 101,43, dan Nilai Tukar Petani Nelayan (NTPN) 87,75.
Memerhatikan kesejahtaraan petani menjadi penting, karena sektor agrikultur merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan.
Apalagi pemerintah sedang menitikberatkan pembangunan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan. Dimana salah satu ujung tombaknya adalah para petani.
Sektor agrikultur juga perlu mendapat dukungan industri pengolahan (hilir) untuk meningkatkan daya saing dan daya jual produksi agrikultur Riau.
Pembangunan klaster industri hilir kelapa sawit dan pengembangan kawasan industri di berbagai wilayah di Riau tentunya harus digesa.
Karena dengan adanya kawasan industri pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan masyarakat, dapat meningkatkan nilai jual dan menjaga kestabilan harga di pasar global.
Pembangunan Ekologi
Pembangunan ekonomi yang bermartabat tidak lepas dari pembangunan lingkungan berkelanjutan. Karena hubungan manusia dan lingkungan hakikatnya adalah simbiosis mutualistis.
Pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan masa depan umat manusia.
Sebagai contoh, salah satu permasalahan lingkungan yang belum mendapat solusi adalah karhutla. Karena setiap tahun karhutla yang diikuti kabut asap selalu menjadi bencana musiman. Akibatnya transportasi udara mengalami kelumpuhan yang menyebabkan efek domino pada berbagai sektor perekonomian.
Sejumlah studi dan riset menjelaskan bahwa penyebab utama karhutla di Indonesia adalah ulah manusia dalam kegiatan penyiapan lahan, baik yang dilakukan oleh masyarakat tradisional maupun oleh pengelola HTI dan perkebunan.
Pola ini akan terus berlanjut tanpa ada upaya penyelesaian yang tegas dari pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai elemen, mulai aparatur pemerintah hingga komunitas.
Perubahan paradigma menghadapi karhutla perlu segera dilakukan untuk menghindari risiko yang lebih besar.
Bencana ekologi lainnya yang berpotensi mengancam pembangunan berkelanjutan adalah penebangan hutan secara liar (illegal logging) dan pembudidayaan tanaman monokultur yang dapat memicu kerusakan ekosistem.
Untuk itu Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) harus dibuat pro sustainable development dengan dilandasi kajian akademis dan praktis multidisiplin keilmuan.
Keadilan Sosial
Dalam membangun suatu daerah salah satu prinsip yang mesti dijadikan perhatian pemimpin daerah adalah keadilan sosial bagi masyarakat.
Prinsip keadilan ini dengan melihat elemen-elemen masyarakat yang ada di Riau merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu dengan lainnya.
Untuk itu siapa pun gubernur yang terpilih tidak seharusnya membuat dikotomi-dikotomi yang pada akhirnya akan kontraproduktif dengan semangat pembangunan yang berasaskan keadilan sosial.
Pembangunan ke depan seyogianya tidak lagi dinodai diskriminasi, baik antara masyarakat asli dengan pendatang, pendukung politik dengan lawan politik, apalagi dikotomi menyangkut suku, agama, ras dan antar golongan.
Karena prinsip keadilan sosial adalah memberikan kesempatan yang sama serta memberikan porsi yang adil kepada masyarakat untuk dapat menikmati pembangunan.
Dengan adanya pemerataan pembangunan maka akan meminimalisir kecemburuan sosial dan mengurangi potensi konflik horizontal.
Syarat-syarat pembangunan berkelanjutan tersebut tentunya harus didukung oleh penduduk yang berkualitas, baik dari aspek intelektual maupun spiritual.
Kualitas penduduk akan menjadi modal sosial untuk membangun daerah. Peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan dan tenaga pengajar dengan mengintegrasikan intelektualitas dan spiritualitas.
Selain itu juga pemerintah daerah perlu mengalokasikan beasiswa pendidikan mulai sekolah dasar (SD) hingga strata tiga (S3). Tujuannya agar Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan semakin membaik.
Perhatian terhadap kualitas penduduk menjadi penting karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat mengelola sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien dan maksimal. Tentunya dengan tetap menjaga kelestarian ekologi.
Sehingga terjadi keseimbangan dan keserasian dalam pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan berkelanjutan, serta peningkatan dan pemerataan kesejahtaraan masyarakat. ***
Dimuat Riau Pos: 9 September 2013
No comments
Post a Comment