"Nasib Kami Seperti Sudut Dapur"

Ombak Selat Malaka berkali-kali membasuh hamparan pasir putih di pantai Teluk Rhu, Kecamatan Rupat Utara, Bengkalis, pada Sabtu (2/1/2010). Bersaing dengan gerimis yang turun lembut. Langit tampak kelabu, padahal jarum jam baru menunjukkan pukul tiga sore. Laut terlihat lengang dengan ombak yang nyaris tenang. Setenang rumah-rumah penduduk yang ada di tepi pantai. Berjejer acak di antara pohon-pohon kelapa.
Sekitar 30 meter dari bibir pantai, sekelompok warga terlihat sedang beraktivitas di beranda. Letaknya di samping rumah yang berbentuk panggung dari kayu tanpa cat. Semua pintunya terlihat terbuka, membiarkan angin masuk ke dalamnya. Kami pun ke sana untuk bertegur sapa. “Katanya kawasan ini mau dijadikan tempat wisata, Pak?”
“Itu dari dulu! Sejak zaman presidennya Soeharto katanya mau dibangun tempat wisata. Tapi sampai presiden berganti empat kali tak pernah jadi!” kata Mat Jaman (65), salah satu tetua desa setempat, berapi-api.
Menurutnya, sudah banyak pejabat yang datang ke sana menjanjikan daerah tersebut dibangun menjadi kawasan wisata. Mulai pejabat kabupaten, provinsi, hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat dijabat Mardiyanto, pada 17 Maret 2008 lalu. Kunjungan Mendagri ke kecamatan yang memiliki objek wisata bahari yang disebut-sebut tidak kalah dengan keindahan pantai Kuta di Pulau Dewata itu, dalam rangka melihat dari dekat pulau terluar yang ada di Riau.
“Waktu itu ramai masyarakat sini menyambutnya. Menteri itu memuji-muji daerah ini, katanya pantai indah, lebih indah dari Bali,” imbuh Mat Jaman.
Tapi kenyataannya, pembangunan Rupat Utara yang dijanjikan itu tak juga terwujud. Mat Jaman semakin terlihat emosi mengenang banyak calon legislatif yang menjelang pemilu rajin datang menebar janji ke kawasan tersebut. “Tapi selesai pemilu, tak satu pun yang terpilih datang kemari,” katanya ketus.
Karena itulah, dia bersama warga lainnya sudah tak percaya lagi dengan janji-janji pemerintah untuk membangun Teluk Rhu menjadi kawasan wisata, dengan segala fasilitasnya. Bagi mereka, dibangun syukur tak dibangun pun tak kecewa.
”Kalau diibaratkan nasib kami di sini ini, seperti sudut dapur. Tahu kan awak sudut dapur, yang mau menyapu pun kita malas. Dibiarkan kotor banyak sampah. Kami ini tak dianggap laman yang harus dibersihkan dan dirawat supaya tampak indah,” ujarnya menggebu-gebu.
Meski begitu Mat Jaman masih berharap desanya jadi kawasan wisata yang menarik. Sehingga perekonomian masyarakat pun ikut membaik. ”Kalau cerita Rupat sejak dulu dah banyak yang cerita kalau Rupat tu cantik. Jadi kami tak kesah (tak peduli) lagi, sebab sampai sekarang Rupat masih macam ni juge. Pantainye memang cantik tapi Rupat masih macam ni lah. Tak berubah-ubah,” katanya lebih datar.
Semua masyarakat, kata Mat Jaman, sebenarnya sangat mendukung pengembangan kawasan wisata. Asalkan dilakukan sesuai prosedur yang manusiawi. ”Kami tentu maulah kalau Rupat  ni dikembangkan jadi tempat wisata. Macam mane rimbe (hutan) diubah jadi kota. Siape yang tak mau. Tapi tengoklah carenya jangan sampai orang-orang sini main tolak (gusur) aje. Kami ni dah berpuluh-puluh tahun tinggal kat pantai, mane bise main tolak aje,” ujarnya.
Artinya, kalaupun masyarakat tepi pantai harus dipindah, mereka bersedia. Tapi harga ganti ruginya harus sesuai. Kemudian masyarakat setempat, khususnya pemuda, dilibatkan dalam kegiatan pariwisata. Seperti menjadi penjual suvenir, pemandu wisata, penyedia home stay dan sebagainya.
”Kalau betul-betul mau membantu masyarakat tentu harus bantu sepenuhnya. Jangan bantu setengah-setengah,” ujar Mat Jaman.
Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu pemerintah memberi bantuan kepada nelayan. Tapi bantuan tersebut hanya beberapa bagian. Sehingga sia-sia, malah menambah susah masyarakat setempat.
”Macam beberapa waktu lalu dikasih pompong tapi tak ade mesin, dikasi bahan rumah tapi tak ade semen. Masyarakat sini miskin, jadi bantuan seperti itu malah buat pening kepale. Masyarakat jadi tambah susah. Sebab untuk membuat rumah sampai jadi kami tak mampu. Tentu bantuan yang diberikan jadi bahan pikiran saje,” terangnya.
Idrus (70), warga Teluk Rhu yang tinggal sekitar 100 meter dari pantai juga mengatakan, sejauh ini belum ada perubahan berarti terhadap kawasan pantai tersebut. Menurutnya sejak dirinya kecil hingga sekarang pantai tersebut masih terlihat sama. “Kalaupun ada pembangunan, itu mungkin turap yang dibangun sekarang itu. Tapi itu juga baru dibangun,” ujarnya.
Turap tersebut dibangun mulai di ujung kiri pantai Teluk Rhu, berdekatan dengan menara suar. Panjangnya masih beberapa ratus meter. Material yang digunakan cor beton dilengkapi pecahan batu cadas yang disusun rapi, sehingga mirip benteng pertahanan. Saat kami ke sana, sebuah excavator terlihat sedang melakukan pekerjaan. Menurut warga sekitar, turap tersebut untuk mencegah abrasi. Karena tepat di bibir pantai, banyak rumah-rumah penduduk.
Selebihnya hingga saat ini belum ada pembangunan mencolok. Padahal menurut Idrus, dirinya bersama masyarakat lainnya sangat mendukung upaya pemerintah menjadikan kawasan tersebut untuk pariwisata. ”Kami dan masyarakat sini mendukung pembangunan tempat wisata ini,” ujarnya.
Namun diakuinya, Pemkab Bengkalis memang pernah beberapa kali menjanjikan rencana pengembangan kawasan pantai tersebut. Tapi hingga kini belum ada realisasinya. Meski demikian, masyarakat tempatan menurut Idrus tidak bakal jenuh berharap.
“Sebagai masyarakat kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun tentunya kita tetap berharap pemerintah betul-betul memperhatikan keberadaan pantai ini. Jangan sampai potensi ini dibiarkan begitu saja,” ujarnya.
Pembangunan yang dinanti-nantikan tak kunjung datang ini, ternyata tidak membuat semua masyarakat bertahan di kampung halaman. Tak sedikit masyarakat setempat yang memilih merantau ke luar daerah untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Salah satunya Ramli (35), yang mengaku sudah belasan tahun merantau ke Dumai.
“Jarang balik, paling cuma buat nengok orang tua atau ada keperluan penting lain,” katanya  kepada kami dalam perjalanan laut menuju Tanjung Medang.
Ramli bercerita, lambatnya perkembangan di Rupat antara lain karena dulunya pulau itu terkenal dengan hal-hal berbau mistik. Hal ini dia nilai sebagai salah satu penghambat pembangunan di daerah tersebut. ”Dulu banyak juga yang datang ke Rupat, tapi tak mau makan di sini, takut kena racun. Kalau sudah kena, tak bisa hilang seumur hidup,” tuturnya.
Tapi kini, setelah banyak orang Rupat merantau anggarapan itu pun mulai terkikis. Kemajuan teknologi, kata Ramli, juga membuat orang Rupat mulai beralih dari cara berpikir tradisional ke modern.
Ia mengungkapkan, umumnya orang Rupat yang merantau ke Dumai bekerja sebagai pedagang. Tapi tak sedikit juga yang merantau ke Bengkalis dan daerah lainnya di Riau, hingga ke Pekanbaru. ”Kebanyakan mereka yang ke Bengkalis dan Pekanbaru itu untuk sekolah. Sekarang ini orang tua di Rupat sudah sadar pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya,” jelasnya.
Ramli menilai, banyaknya orang Rupat yang merantau karena faktor ekonomi. ”Kalau tinggal, paling cuma berladang atau nelayan. Tapi kalau merantau bisa pulang bawa uang, terus bangun rumah bagus,” imbuhnya. Di Dumai, kata dia, banyak paguyuban orang Rupat. ”Perkumpulannya tergantung dari daerah mana mereka berasal,” terangnya.
Tingginya mobilitas masyarakat Rupat ke luar daerah juga diakui Herman, nahkoda speedboat Samudera Rupat II yang melayani rute Selat Morong-Dumai pulang pergi. Kapal cepat berkapasitas 60 penumpang itu rata-rata penuh setiap hari. Apalagi pada waktu tertentu, jumlah penumpang kadang melebihi kapasitas. Bahkan kadang penumpang sampai berdiri.
Tak hanya di dalam negeri, mobilitas masyarakat Rupat ke negeri jiran juga lumayan tinggi. Bahkan dari Pangkalan Nyirih dia sering membawa carteran penumpang ke Malaysia. ”Kalau dulu ade pengelola PJTKI yang memberangkatkan TKI ke Malaysia. Kadang ade juga orang sakit atau keluarga meninggal yang carter speed ke sana,” ujarnya.
Herman juga membenarkan kalau mata uang ringgit laku dibelanjakan di Rupat. Tapi biasanya nilai ringgit sedikit lebih murah. Misalnya satu ringgit nilai resminya Rp 2.700 paling di sana dihargai Rp 2.500. ”Anak-anak Rupat banyak yang bekerja kat Malaysia,” imbuhnya.

Dinamika Kehidupan Suku Akit
Pulau Rupat selain menyimpan kekayaan pariwisata juga memiliki kekayaan kultural. Salah satunya kebudayaan Suku Akit, yang merupakan komunitas adat terpencil di Pulau Rupat. Suku Akit ini tersebar di beberapa kawasan Pulau Rupat, salah satunya Desa Titi Akar. Namun karena keterbatasan waktu kami hanya sempat melihat kondisi Titi Akar dari pelabuhan. Karena sebelum ke Tanjung Medang, speedboat yang kami tumpangi singgah sebentar menurunkan penumpang di sana.
Dari penuturan Yelda, guru sekolah dasar yang ditugaskan di Titi Akar, masyarakat Akit kini tidak lagi terbelakang seperti yang diceritakan banyak orang. Namun mereka juga sudah banyak yang sekolah dan berbaur dengan suku-suku lainnya, seperti Melayu, Jawa, Batak, Bugis, Minang dan etnis Tionghoa.
”Dari Titi Akar sekarang juga sudah ada akses jalan ke Tanjung Medang, meskipun hanya bisa dilewati sepeda motor. Di sana saya dan suami selain mengajar juga menanam sawit,” katanya..
Julianus P Limbeng, seorang etnomusikolog dan antropolog yang pernah melakukan ekspedisi ke perkampungan Suku Akit menceritakan, mereka mempunyai kebudayaan yang khas, yang menurut beberapa pendapat merupakan perpaduan antara budaya Cina dan budaya lokal (Melayu-Islam). Oleh sebab itu suku Akit mengenal upacara khitanan bagi anak laki-laki dan juga hari raya kurban. Namun di satu sisi mereka tetap taat dengan kebudayaan dan ajaran Budha atau Kong Hu Cu.
Dalam artikel Suku Akit: Menjaga dan Mewarisi Tradisi Adat yang dipublikasikan di blog pribadinya, Limbeng menuliskan, Suku Akit adalah salah satu suku bangsa yang selama ini diketegorikan sebagai suku yang masih mempertahankan adat istiadatnya. Kehidupan suku Akit mayoritas masih sangat dekat dengan alam. Meskipun sebagian masyarakatnya sudah mengenal, bahkan terpengaruh dengan budaya luar.
Menurut Limbeng, kebanyakan dari mereka masih menggantungkan hidupnya pada hasil hutan dan hasil laut. Mereka hidup menangkap ikan serta berkebun karet dan kelapa. Kehidupan sehari-hari mereka lebih banyak digantungkan pada alam. Selama berpuluh tahun mereka dikenal sebagai masyarakat yang mengoptimalkan hasil alam di sekitarnya, seperti hutan bakau dan laut. Mereka juga berladang padi. Panen beras setiap tujuh-delapan bulan sekali biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Namun, kehidupan sederhana itu belakangan ini semakin terusik. Terdesak oleh kemajuan zaman, modernisasi, mereka merasa ditinggalkan.
Jika ditinjau dari segi kesejarahan, menurut Limbeng, kata Akit berasal dari kata rakit, sebab suku Akit secara singkat dapat dikatakan suku rakit, orang rakit atau tukang rakit. Suku ini pada mulanya telah menjadi rakyat Kerajaan Gasib-Siak. Mereka mendapat tugas dari Sultan Siak mengambil dan merakit kayu. Mereka telah dibagi menjadi tiga tugas, pertama, rombongan yang merakit di sungai, disebut Akit Biasa. Kedua, rombongan yang merintis jalan di sungai disebut dengan Akit Ratas. Ketiga, rombongan yang menebang kayu di hutan yang disebut dengan Akit Hutan.
Menurut beberapa sumber tradisi lisan, Suku Akit Hutan inilah yang kemudian menjadi suku hutan. Kayu hasil rakitan inilah yang kemudian hari dijual oleh Kerajaan Siak sebagai salah satu sumber pendapatannya pada abad ke-18. Limbeng mengutip Nusrin Caniago (1985) mengutip pendapat H.A. Hijmans van Anrooij (1885:347) dalam Het Rijk van Siak, mengatakan suku Akit merupakan keturunan orang pesisir Timur Sumatera. Mereka mengembara sepanjang pantai selatan Selat Malaka.
Suku Akit di Siak dikatakannya, terbagi terbagi atas Akit Peguling dan Akit Morong. Yang terakhir itu terbagi atas Akit Ratas dan Akit Biasa. Sedangkan WBC Wintgest dan EM Unlenbech dalam Encyclopaedic van Nederlansche Indie, berpendapat bahwa orang Akit ini termasuk keturunan bangsa Negritisch (Negrito). Hal ini tampak dari rambut mereka yang keriting dan badan yang kekar besar. Mereka mendiami Sungai Mandau cabang Sungai Siak. Jumlah mereka pada abad ke-15 ditaksir sekitar 300 orang, dengan jumlah perempuan lebih sedikit dari lelaki. Mereka membuat rumah di atas rakit, mempunyai perapian dari pasir dan abu.
Tetapi tradisi lisan yang berkembang pada tokoh-tokoh adat Suku Akit, menurut Limbeng, misalnya tradisi lisan yang diketahui oleh Batin (Kepala Suku) Hutan Panjang di Pulau Rupat. Menyebutkan bahwa mereka berasal dari rakyat Kerajaan Gasib abad 15-17. Setelah Aceh menyerang Gasib mereka menghindar ke Sungai Mandau mempergunakan rakit. Di Mandau bertemu dengan Akit Perawang dan Sakai.
Setelah muncul Kerajaan Siak menggantikan Kerajaan Gasib tahun 1723, maka daerah mereka termasuk daerah Kesultanan Siak dibawah kekuasaan Datuk Laksamana Bukit Batu. Karena mereka tidak mempunyai hak atas tanah ulayat (sebab yang berkuasa adalah Batin Perawang) maka mereka meminta pindah ke Pulau Rupat.
Untuk mendapatkan Pulau Rupat, tulis Limbeng, mereka harus menebus pulau itu kepada orang Rempang berupa sekerat tampi sagu, sekerat mata beras, sekerat dayung emas dan sekerat mata kujur (kojor). Karena orang Akit tidak memenuhi syarat itu, maka mereka mengadu kepada Datuk Laksamana Bukit Batu. Datuk menyampaikan keinginan mereka kepada Sultan Siak. Sultan pun memberikan izin, Datuk Laksamana Bukit Batu diutus untuk memberikan semua syarat, sambil mengantarkan orang Akit ke Pulau Rupat. Jumlah penduduk yang pindah saat itu diperkirakan lebih kurang 200 orang lelaki dan perempuan, dewasa dan anak-anak. Dalam serah terima tersebut orang Rempang telah berpesan kepada orang Akit “Pulau Rupat ini jangan sampai diserahkan lagi kepada tangan orang lain”.
Sejak saat itu suku Akit telah menetap disana. Selama di Rupat ini orang Akit mempunyai enam orang Batin, yakni Batin Boja disebut juga dengan Batin Naeng (kuat), Batin Betirpas, Batin Sisik, Batin Monong, Batin Koding dan Batin Gelimbing yang sekarang berkedudukan di Desa Titi Akar, Kecamatan Rupat Utara. Sebagai Batin Titi Akar ini sekarang adalah Bapak Sailan.
Peran Batin ini sangat erat kaitannya dengan mempertahankan tradisi dan adat istiadat mereka. Batin berperan dalam siklus kehidupan suku Akit, baik yang terkait dengan kegiatan pertanian, melaut, upacara-upacara adat dan ritual, serta kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya terkait dengan adat dan tradisi yang sampai saat ini masih mereka pegang dengan teguh. Upacara-upacara seperti buang anca, dan upacara-upacara terkait dengan pertanian masih mereka lakukan.
Demikian juga peran bomo (dukun), kata Limbeng, masih berfungsi baik sebagai orang pintar terkait dengan badekeh dan kegiatan lainnya. Dewasa ini Batin juga telah difungsikan oleh pemerintah sebagai pemimpin formal, yaitu sebagai kepala desa. Melihat peran Batin yang besar menjaga tradisi dan adat istiadat, maka Batin menjadi penting baik bagi suku Akit sendiri.
”Sebenarnya kami dulu merupakan masyarakat yang hidup di pinggir-pinggir Sungai Siak. Kami bernaung di bawah Kerajaan Siak Sriindrapura, sampai akhirnya kami diberikan tempat tersendiri yang aman,” kata Sailan, dikutip Limbeng. Sailan adalah Batin Akit Titi Akar, yang baru menduduki jabatan adat tersebut menggantikan saudaranya, Anyang, yang menjadi pemimpin formal (kepala desa).
”Kami adalah suku Asli daerah ini, dan sampai saat ini kami masih terus melaksanakan dan mewarisi adat-istiadat kami,” kata Anyang.
Sedangkan Nenggih Susilowati dari Balai Arkeologi Medan menjelaskan, terdapat kisah yang disampaikan secara turun-temurun tentang masyarakat tersebut berkaitan dengan asal muasal dan keberadaannya hingga sampai ke Pulau Rupat. Awalnya suku-suku Rakit, Ratas, Hutan, Sakai berasal dari Minang (Pagaruyung). Ketika terjadi peperangan dengan Belanda mereka mundur mengungsi ke hutan lalu ke sungai Mandau kemudian ke Sungai Siak Sriindrapura. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim, diadakan kenduri dan menyuruh orang untuk mengambil kayu di hutan, sehingga dibagi empat kelompok, yaitu; kelompok menebang kayu (hutan), meratas (ratas), merakit (rakit), dan Sakai.
Setelah seminggu mereka kembali ke Siak dengan membawa kayu. Kemudian keempat suku diperintahkan mencari tempat atau pulau yang tidak ada binatang buas, sampailah kelompok Rakit dan Ratas ke suatu pulau. Kelompok tersebut menyusuri Selat Morong dari barat hingga ke timur. Semula yang mendiami pulau tersebut adalah orang Rampang yang kemudian dikenal dengan suku Laut. Mereka diperbolehkan menempati pulau tersebut dengan membawa barang-barang sebagai alat penukar seperti; sebatang pendayung emas, sekerat biji beras, dan sekerat tampi sagu.
Kemudian kelompok tersebut ke Bukit Batu menghadap ke Laksamana Raja Dilaut untuk meminta bahan-bahan itu. Selanjutnya Laksamana meneruskan ke Sultan Siak, bahan-bahan tersebut diberikan ke Laksamana, kemudian diberikan ke kelompok tersebut dan oleh kelompok itu diserahkan ke orang Rampang. Terjadilah pertukaran tempat yang akhirnya pulau itu dikenal dengan Pulau Rupat (Pulau Tukar Tempat).
Selanjutnya kelompok Ratas menetap di Titi Akar, di bagian timur Selat Morong, dan kelompok Rakit menetap di Hutan Panjang, di bagian barat Selat Morong. Sebagian kelompok masyarakat asli yang semula tinggal di Desa Titi Akar kemudian menyebar ke Batu Panjang dan Kampung Rampang tidak jauh dari tepi pantai. Keberadaan pemukiman mereka yang berdekatan dengan perairan menarik untuk dicermati terutama bagi masyarakat Akit di Desa Hutan Panjang, yang tinggal di dekat Selat Morong. Sekalipun kini permukiman mereka letaknya lebih masuk ke bagian daratan.
Dalam hasil penelitian Dampak Perkembangan Jalur Transportasi Terhadap Kehidupan Masyarakat Akit di Desa Hutan Panjang, Pulau Rupat, yang dipublikasikan di situs Balai Arkeologi Medan itu, Susilowati menceritakan, masyarakat Akit yang tinggal di Desa Hutan Panjang kini sebagian besar menganut agama Budha. Namun kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi lamanya. Meliputi upacara-upacara tradisional yang masih terpengaruh kepercayaan animisme/ dinamisme menyangkut siklus hidup seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian.
Mengamati cerita rakyat yang disampaikan secara turun-temurun memperlihatkan bahwa masyarakat Akit awalnya datang melalui perairan Selat Morong. Tidak mengherankan bila kemudian mereka memilih tinggal di bagian tepian sungainya, karena menurut informasi dahulu pemukiman masyarakat berada di sekitar sungai. Tepian sungai pada waktu itu dianggap sebagai tempat yang strategis untuk hidup sehari-hari. Mengingat sungai selain merupakan prasarana transportasi yang mudah untuk menjangkau satu tempat ke tempat lain, juga karena sungai merupakan sumber air dan sumber makanan (ikan).
Kehidupan di tepi sungai juga diikuti dengan pembangunan rumah-rumah berpanggung, dan ditunjang dengan moda transportasi air seperti perahu. Perahu bagi masyarakat yang tinggal di tepian sungai merupakan alat penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai penunjang dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti mencari ikan. Perahu tampaknya tidak didatangkan dari tempat lain, tetapi dibuat sendiri oleh sebagian masyarakat yang memiliki keahlian membuat perahu. Keahlian tersebut diwariskan secara turun-temurun mengingat di desa tersebut masih dijumpai galangan pembuatan perahu tradisional dari kayu.
Seperti halnya masyarakat lain yang tinggal di hutan, masyarakat Akit memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitarnya (hutan dan sungai). Kebutuhan ekonomi selain dipenuhi dengan berburu, meramu, mencari ikan, tidak jarang juga dengan melakukan perladangan sederhana. Kondisi lingkungan seperti sungai dengan ikan-ikan di dalamnya, rawa dengan tanaman sagu, serta hutan dengan flora dan faunanya memungkinkan dilaksanakannya kegiatan ekonomi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Awang, pengelola speedboat Samudra Rupat II yang kami naiki dari Selat Morong, Pangkalan Nyirih, menuju Dumai juga menceritakan bahwa penduduk asli Pulau Rupat adalah Suku Akit. Dia sendiri kelahiran Rupat yang banyak mendapat cerita turun temurun dari datuknya.
”Dari ceritanya, Suku Akit yang ada di Rupat ini kebanyakan pelarian dari Kerajaan Siak dulu. Bahkan di sana ada makam tua tertanggal tahun 1800-an yang tidak terawat,” tuturnya.
Tentang pembangunan Pulau Rupat, Awang memiliki pendapat sendiri. Menurut dia, sebaiknya pembangunan Pulau Rupat dilakukan dengan model otorita, seperti Otorita Batam. Karena dia menilai lebih efektif untuk mengembangkan Rupat. ”Kalau dari daerah juga, terlalu banyak prosesnya. Akhirnya dari dulu sampai sekarang kami seperti ini,” keluhnya, mewakili kekecewaan sebagian besar masyarakat Pulau Rupat. (*)
Catatan: Tulisan ini sebelumnya dipublikasikan di RiauBisnis.com.